Mengapa Kewajiban Persetujuan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Bermasalah - Opini - koran.tempo.co

  • 📰 korantempo
  • ⏱ Reading Time:
  • 10 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 7%
  • Publisher: 51%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Kewajiban persetujuan presiden atas rancangan peraturan menteri atau kepala lembaga menimbulkan masalah. Mengapa tidak membentuk lembaga khusus untuk mengharmoniskan peraturan? Opini korantempodigital KoranTempo

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri/Kepala

Lembaga. Dalam peraturan tersebut, setiap rancangan peraturan yang diprakarsai oleh kementerian/lembaga harus mendapat persetujuan lebih dulu dari presiden sebelum disahkan.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 38. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Mengapa Kasus Munir Tak Kunjung Tuntas dan di Mana Kehadiran Negara - Opini - koran.tempo.coKasus kematian aktivis hak asasi manusia Munir sudah 17 tahun berlalu. Pemerintah belum juga mengungkap auktor intelektualisnya. Negara harus hadir untuk memenuhi hak asasi manusia warga negara. Opini korantempodigital KoranTempo Why, bpk jokowi ? Goreeeeeeeeeeeng teruuuuuuuuuuuuuus, bukannya pelaku sdh selesai jlni hukuman
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »

Mengapa Pembunuhan Munir Dianggap Pelanggaran HAM Berat - Berita Utama - koran.tempo.coKalangan pegiat hak asasi manusia menilai pembunuhan Munir Said Thalib bukanlah kejahatan biasa yang cukup diusut oleh kepolisian. Mereka meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menetapkan kasus yang telah 17 tahun menggantung itu sebagai pelanggaran HAM berat, sehingga penuntutannya tidak mengenal masa kedaluwarsa. Desakan agar Jokowi merealisasi janji mengungkap dalang pembunuhan Munir pun meluas.
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »

Mengapa Pembunuhan Munir Dianggap Pelanggaran HAM Berat - Cover Story - koran.tempo.coKalangan pegiat hak asasi manusia menilai pembunuhan Munir Said Thalib bukanlah kejahatan biasa yang cukup diusut oleh kepolisian. Mereka meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menetapkan kasus yang telah 17 tahun menggantung itu sebagai pelanggaran HAM berat, sehingga penuntutannya tidak mengenal masa kedaluwarsa. Desakan agar Jokowi merealisasi janji mengungkap dalang pembunuhan Munir pun meluas. jokowi monggo Pak tanpa beban, atau(kah) terbebani? Para pegiat hak asasi manusia mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menjadikan kasus pembunuhan pejuang HAM, Munir Said Thalib, sebagai pelanggaran HAM berat. Jika tidak, perkara itu bisa dianulir setelah 18 tahun. korantempodigital KoranTempo Astagfirullah
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »

Sel Surya Harus Berlabel SNI - Info Tempo - koran.tempo.coPemerintah Indonesia telah menetapkan target bauran energi baru terbarukan (EBT) pada 2025 sebesar 23%. KoranTempo
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »

Ground Run Uji Bahan Bakar Bioavtur J2,4 Berjalan dengan Baik - Info Tempo - koran.tempo.coPemanfaatan Bioavtur harus segera diaplikasikan terutama untuk penerbangan internasional yang telah mensyaratkan pemanfaatan bahan bakar nabati (biofuel) dalam dalam rangka penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). KoranTempo
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »

Uji Bahan Bakar Bioavtur J2,4 Sukses - Info Tempo - koran.tempo.coPengujian merupakan titik krusial dalam implementasi bioavtur pada pesawat militer, komersial atau sipil. KoranTempo
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »