Menanti Putusan Perselisihan Pemilu di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

Suasana saat digelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dengan menghadirkan saksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Mahkamah Konstitusi , Jakarta, Jumat . Mahkamah Konstitusi menghadirkan DKPP untuk diminta memberi keterangan terkait beberapa putusan DKPP terhadap Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu.

Bersamaan dengan itu, pasar modal ikut bergejolak yang ditandai amblesnya Indeks Harga Saham Gabungan ke posisi terendahnya selama 2024. Pada penutupan perdagangan Jumat , IHSG berhenti di 7.087 atau minus 1,11 persen dibandingkan penutupan bursa sehari sebelumnya. Fluktuasi ini membuka peluang pemodal dari luar negeri menarik uangnya, bahkan ikut mendorong pemodal dalam negeri untuk berinvestasi ke produk berorientasi dollar.

Seperti diketahui, pihak penggugat dalam sengketa itu adalah dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Dalam petitumnya, setidaknya mereka memohon kepada para hakim MK untuk mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden peraih suara terbanyak di Pilpres 2024. Kedua, memutuskan KPU melakukan putaran ulang Pemilu tanpa mengikutsertakan pasangan Prabowo-Gibran.

Direktur Pusat Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial , Wijayanto, berpendapat, secara normatif, apapun putusan MK yang memiliki konsekuensi hukum pada pelanggar aturan Pemilu akan bagus untuk iklim demokrasi. Salah satu putusan yang mungkin dibuat, lanjutnya, adalah MK mendiskualifikasi Gibran karena terbukti ikut serta Pilpres 2024 atas pelanggaran perubahan syarat usia dan pencalonan presiden dan wakilnya. Putusan lain yang mungkin diambil adalah mengadakan pemilihan ulang. Bergantung skalanya, pemilihan ulang bisa memberi konsekuensi pada keuangan negara, bahkan ekses atau dampak melampaui batas yang susah diukur.

”Pemilu ulang akan berat sekali. Kalau masyarakat goncang karena putusan MK, pasar bisa enggak percaya kepada Presiden, yang selama ini mengendalikan keadaan,” tuturnya saat dihubungi terpisah.Di sisi lain, putusan MK yang tidak menimbulkan kegaduhan publik, terlepas dari konsekuensi hukumnya, dinilai akan lebih baik bagi kondisi ekonomi dalam waktu pendek.

Putusan Mahkaham Konstitusi Dampak Ekonomi Pemilu Sengketa Pemilu 2024

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

FOTO: Penampakan Beton Berduri Melapisi Penjagaan Gedung Mahkamah Konstitusi Jelang Sidang Perdana Perselisihan Hasil Pemilu 2024Mahkamah Konstitusi dijadwalkan menggelar sidang perdana PHPU pada Rabu (27/3/2024).
Sumber: merdekadotcom - 🏆 36. / 51 Baca lebih lajut »

Update Perkembangan Sidang Perselisihan Hasil Pemilu 2024Jakarta, tvOnenews.com - Sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 hari kedua digelar hari ini (28/3/2024).  Adapun sejumlah Poin dan garis besar dari persidangan sengketa PHPU hari ini, seperti pernyataan Otto Hasibuan yang menyebut Pemilu 2024 merupakan Pemilu paling damai.
Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »

Airlangga Belum Pastikan Kehadirannya ke MK sebagai Saksi Sidang Perkara Perselisihan Hasil PemiluMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto belum bisa memastikan kehadirannya ke Mahkamah Konstitusi sebagai saksi
Sumber: jawapos - 🏆 35. / 51 Baca lebih lajut »

Hakim Konstitusi Menilai Tidak Perlu Memanggil Presiden ke Sidang Perselisihan Hasil PemiluUcapan hakim konstitusi soal alasan tidak memanggil Presiden ke sidang perselisihan hasil sengketa pemilu dinilai tidak perlu disampaikan. Pasalnya, ucapan tersebut bisa membangun persepsi bahwa Presiden kebal hukum.
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »

Megawati Masih Tunggu Sidang Perselisihan Hasil Pemilu Selesai untuk Bertemu PrabowoMeski demikian, menurut dia antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto memiliki ikatan batin yang kuat
Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »

Pidana Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilihan UmumBiaya yang dilihat oleh MK seharusnya tidak hanya biaya pemilu, tetapi juga nilai-nilai demokrasi yang harus dijaga MK.
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »