Menanti Pemerintah ”Buka-bukaan” Data Kemiskinan yang Sebenarnya

  • 📰 hariankompas
  • ⏱ Reading Time:
  • 57 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 26%
  • Publisher: 70%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Jumlah penduduk miskin di Indonesia semestinya jauh lebih banyak dari yang terekam di data pemerintah.

Warga menjemur bantalnya di antara rel yang melalui kawasan hunian semipermanen padat penduduk di Pademangan, Jakarta Utara, Kamis .

, yaitu Rp 550.458 per kapita per bulan. Warga yang konsumsinya di atas garis tersebut tidak lagi dianggap miskin meski kenyataannya mereka masih hidup sangat rentan.menyebut, standar garis kemiskinan yang digunakan saat ini untuk mengukur angka kemiskinan terlalu rendah. Standar itu tidak relevan lagi dengan status ekonomi Indonesia yang sudah naik kelas dari negara berpendapatan rendah.

Harapannya, data kemiskinan yang sebenarnya bisa terungkap ke publik. Lebih banyak pula masyarakat rentan yang bisa dilindungi pemerintah lewat perlindungan sosial, setelah selama ini mereka tidak bisa mengakses bantuan sosial karena dianggap non-miskin. Untuk mengantisipasi hal itu, ada beberapa hal yang perlu disiapkan pemerintah. Selain kerelaan politik untuk mendata angka kemiskinan yang lebih tinggi, kemampuan fiskal juga perlu ditingkatkan dan dipilah-pilah untuk melindungi lebih banyak orang miskin.. Bukan hanya kenaikan anggaran penanggulangan kemiskinan, strategi pertumbuhan ekonomi juga perlu dibuat lebih inklusif. Program mengatasi kemiskinan seperti bansos juga harus lebih efektif,” ujar Asep.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 8. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Data C Hasil Tidak Termuat di Sirekap Bawaslu PBD Usulkan Buka Kembali Data 121 TPSDi hari terakhir pleno rekapitulasi suara tingkat provinsi, KPU Papua Barat Daya kembali membuka data C hasil pada 121 TPS di Kota Sorong yang tersebar dalam ti
Sumber: KompasTV - 🏆 22. / 63 Baca lebih lajut »

Instansi Pemerintah Dilarang Rekrut Tenaga Honorer, Sanksi Berat Menanti jika DilanggarBadan Kepegawaian Negara (BKN), KemenPAN-RB, dan DPR RI menyepakati bahwa setelah disahkannya UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengangkatan tenaga honorer.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Pemerintah Kota Bekasi Bolehkan THM Tetap Buka Selama RamadanBekasi, tvOnenews.com - Tokoh ulama dan aliansi organisasi masyarakat atau ormas se-Kota Bekasi mengecam Pemkot Bekasi yang telah menerbitkan surat maklumat bahwa Tempat hiburan malam atau Thm tetap buka.
Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »

Gunung Ili Lewotolok Siaga, Pemerintah Desa Buka Posko Siaga DaruratPembangunan posko siaga darurat ini merupakan kesepakatan dalam Rapat Koordinasi Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana di Kantor BPBD Kabupaten Lembata
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Siapkan Ahli Data dan Perangkat Lunak UKWMS buka Prodi InformatikaProgram Informatika UKWMS memiliki 2 konsentrasi yaitu data science dengan memanfaatkan kecerdasan buatan AI dan software engineering
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

PAN Minta Sekjen PDIP Buka Data soal Tudingan Sirekap KPU Dirancang OknumPolitikus Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus meminta Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto untuk membuka data terkait tudingan adanya dugaan Sirekap dirancang oleh oknum di belakang Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »