Membedah Kekhawatiran Penguasaan Lahan Sawit di UU Cipta Kerja

. Aturan baru yang dimaksud yakni revisi di Pasal 14 dan 16 UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Direktur Eksekutif Sawit Watch Inda Fatinaware, mengungkapkan beberapa pasal di Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dianggap bisa memicu kerusakan ekologis dan konflik sosial seperti ketidakjelasan terkait bank tanah dan dihapuskannya persentase minimal pengusahaan lahan.Minggu , dalam Pasal 14 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, penetapan batasan lahan untuk perkebunan mempertimbangkan aspek fisik, ekologis, sosial, dan tata ruang.

Pasal lain yang dipermasalahkan yakni Pasal 16 di mana perusahaan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling lambat 3 tahun pasca-pemberian status hak tanah dengan luasan minimal 30 persen dari luas hak atas tanah. Kemudian dalam jangka waktu 6 tahun, perusahaan wajib mengusahakan seluruh luas tanah yang menjadi hak atas tanah dengan tanaman perkebunan.

Sebagaimana diketahui, Pasal 16 mengatur tentang kewajiban perusahaan perkebunan untuk memanfaatkan lahannya setelah pemberian status hak atas tanah serta pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya. Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan: a. paling lambat 3 tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling sedikit 30 persen dari luas hak atas tanah; dan b.

Ga usah kwatirlah, nanti kan ada pp sebagai turunan dr uu ini. Disana akan dijelaskan lbh detail dan pasti akan clear dan clean. Kl setiap pasal dijelasin disini clear bisa2 uu ini setinggi meja

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Kepala BKPM Klaim UU Cipta Kerja Jadi Solusi 15 Juta Pencari kerjaImplementasi UU Cipta Kerja diharapkan akan terus mendorong peningkatan produktivitas melalui berbagai pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. *DASAR MON MON YET YET BUKAN PEMIMPIN BERADAB PADA BANGSA RUPANYA BKPM! UU CIPTA KERJA SUDAH CACAT HUKUM KARNA BANYAK PERUBAHAN FATSAL OLEH DPR DAN PEMERINTAH, NAH BUKANNYA KAU SADARI ITU DAN AKUI SAJA DULU!
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Pasal UU Cipta Kerja yang Untungkan Buruh Menurut Hotman Paris'Di sini ada pasal yang sebutkan apabila majikan tidak bayar uang pesangon sesuai ketentuan UU ini, akan dianggap melakukan tindak pidana kejahatan,' ungkap Hotman. HotmanParis via detikfinance detikfinance di bayar berapa dya hotman paris ama rexim? detikfinance Tapi tidak menguntungkan cendanah dan cikieas pak 😩😩😩😩😩😂 detikfinance Tetep aja merugikan kaum buruh, Pesangon yg tadinya 2x ketentuan pasal 156, skrng dihapus Hanya maksimal 19 X sedangakn di UU ketenagakerjaan bisa 32.3 X gaji.
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Demo UU Cipta Kerja di Bandung Memanas, Mahasiswa Blokir Jalan DagoMahasiswa memblokir jalan di kawasan Dago, Bandung saat demo UU Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. TempoFoto fullmoonfolks Waini, sesuai saran Bhaga kapan hari 👍
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

Revolusi Lingkungan di UU Cipta Kerja: Perusahaan Besar Tak Taat Amdal Bisa DitutupUU Cipta Kerja tetap menempatkan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sebagai syarat penting bagi perusahaan besar UUCiptaKerja
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Terkait UU Cipta Kerja, Kementerian ATR/BPN Bakal Siapkan Lima RPPSebagaima diketahui, Pemerintah diminta untuk menyusun peraturan turunan usai disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UU) Cipta Kerja.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Terkait 12 Isu di UU Cipta Kerja, Gubernur Banten Beri Masukan ke Presiden JokowiPemprov Banten mengusulkan dalam PP dibuat pasal yang mengatur terkait penetapan upah minimum provinsi ditetapkan oleh gubernur 60 hari sebelum diberlakukan.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »