Massa Perangkat Desa Demonstrasi di Depan Gedung DPR, Minta Revisi UU Desa Selesai Sebelum Pemilu 2024

2. DPN PPDI menuntut pengakuan yang jelas perangkat desa dengan status ASN atau P3K/PPPK . PPDI Tetap menghormati posisi sebagaimana amanat UU NO 6 Tahun 2014.

3. DPN PPDI menuntut gaji perangkat desa bersumber dari APBN melalui Dana Alokasi Desa yang tercantum khusus, bukan bersumber dari pertimbangan Kabupaten yaitu Alokasi Dana Desa sehingga memiliki kendala penghitungan di setiap daerah, termasuk penggajian masuk dalam ranah politik daerah.4. DPN PPDI menuntut memiliki dana purna tugas setelah berhenti menjabat yang dihitung berdasarkan masa pengabdian.

5. DPN PPDI menuntut Dana Desa berjumlah sebesar 15 persen dari APBN atau sekitar 250 milliar per tahun digelontorkan untuk pembangunan Desa. Dana desa jauh lebih bermanfaat bagi pembangunan ekonomi desa dan kesejahteraan desa. Dana desa jauh di bawah dana bansos sebesar Rp 380 triliun yang dianggarkan negara setiap tahun.

6. DPN PPDI menuntut Presiden mengevaluasi Menteri Desa sebab dianggap tidak memiliki kemampuan dan kecakapan menerjemahkan UU Desa.

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

DPR: Paling Urgen Dana Desa, Bukan Jabatan Kepala DesaWakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan, yang mendesak direvisi aturan penggunaan dana desa, bukan jabatan kades. Kades dan aparat desa perlu diberi perlindungan gunakan dana desa agar tak terjerat korupsi. Polhuk AdadiKompas Sinetron Sambo SDH mau ber Ahir SDH tayang lag sinetron perpanjangan Kep desa siapa ya sutradara nya?
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »

Pakar Unsoed: Revisi UU Desa Lebih Tepat Mengenai Kewenangan Kades, Bukan Masa Jabatan |Republika OnlineKepemimpinan dalam waktu lama akan mengalirkan oligarki politik.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Pakar Unsoed: Revisi UU Desa Lebih Tepat Soal Kewenangan Kades, Bukan Masa Jabatan |Republika OnlineKepemimpinan dalam waktu lama dinilai akan mengalirkan oligarki politik.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Legislator Sebut Pemerintah Belum Balas Surat Baleg soal Revisi UU DesaWakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan pihaknya menunggu respons dari pemerintah terkait surat revisi UU tentang Desa yang telah dikirim. Keinginan rakyat katanya 😃😃😃
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

1.713 Polisi Dikerahkan untuk Kawal Demo 100.000 Perangkat Desa di Gedung DPR'Imbauan agar tertib dan menghargai juga hak-hak masyarakat secara umum, khususnya pengguna jalan umum lainnya,' kata polisi.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Soal Masa Jabatan 9 Tahun, Tiga Organisasi Desa Desak Jokowi Ganti Menteri DesaTiga organisasi Desa meminta Jokowi mengganti Menteri Desa Abdul Halim Iskandar karena dinilai tak bekerja dengan baik.
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »