TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menjamin bahwa pemerintah akan memenuhi seluruh anggaran Pemilu 2024. Namun, pemerintah meminta Komisi Pemilihan Umum menghitung ulang anggaran kebutuhan berdasarkan skala prioritas.Di antaranya, pemerintah meminta KPU mengkaji ulang anggaran untuk kebutuhan pembangunan kantor/gudang serta kenaikan honorarium bagi badan ad hoc.'Pemerintah menjamin bahwa biaya akan disediakan.
Salah satu kebutuhan dukungan sarana prasarana yang paling besar adalah untuk perbaikan kantor dan gudang. Sementara dukungan untuk gaji, yang sudah cair sebesar 79,61 persen. KPU sebelumnya mengajukan kenaikan honorarium bagi badan ad hoc hingga tiga kali lipat dibandingkan 2019. Pada Pemilu 2019, honorarium badan ad hoc dianggap tidak setimpal dengan beban kerja mereka.
Pajak rakyat naik, pejabat ikut naik juga gaji dan honornya
Pak mohmahfudmd kenapa ndak dikaji pilpres & pilkada. Bukankah rakyat yg pilih presiden, wakil presiden, menteri & kepala daerah jika rakyat pilih caleg yg dihitung sbg suara partai untuk dasar memilih mereka yg diusung partai ?. Tanpa pilpres & pilkada otomatis hemat anggaran
Boleh honor naik yg penting kerjanya tidak tergoda dengan uang lain lain Maklum dan maaf Ya Pak Indonesia masih suka tergoda dengan warna warni ..biar pun sudah disumpah sekalipun
Buat menekan biaya pemilu sebaiknya kardus digembok diganti dgn kardus bungkus mie instant , murah meriah .
Di anggarkan sekalian kotak kardus...!!
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: merdekadotcom - 🏆 36. / 51 Baca lebih lajut »
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: VIVAcoid - 🏆 3. / 90 Baca lebih lajut »
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »