MALANG, KOMPAS — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan, kasus yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe adalah perkara hukum, bukan politik. Pemerintah telah menggelontorkan dana otonomi khusus untuk Papua sejak tahun 2001 ke Papua sebesar Rp 1.000,7 triliun, tetapi berpotensi tidak jadi apa-apa. Praktik korupsi diduga kuat menjadi penyebabnya.
”Kasus Lukas Enembe itu sekali lagi kasus hukum, bukan politik. Itu atas perintah undang-undang serta aspirasi masyarakat Papua agar Lukas Enembe diproses hukum. Indikasi korupsinya sudah cukup secara hukum,” kata Mahfud MD seusai memberikan kuliah umum bertema ”Penguatan Ideologi Bangsa dan Nasionalisme untuk Pemerintahan Bersih”, Jumat , di Universitas Islam Malang, Jawa Timur.
Mahfud MD menjelaskan, KPK menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka dengan bukti awal penerimaan gratifikasi Rp 1 miliar. ”Lalu di sana mau berontak atau mau marah-marah, katanya kok Rp 1 miliar ditersangkakan? Maka, saya jelaskan, bukan Rp 1 miliar. Itu hanya bukti awal yang sudah bisa menjerat dia. Sudah ada siapa mentransfer uang, uang dari mana, dan untuk apa. Itu sudah ada, ketemu tersangka,” katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Papua Kembali Diusulkan untuk DimekarkanKali ini muncul usulan membentuk Provinsi Papua Utara. Wilayahnya mencakup Kabupaten Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Waropen, dan Supiori. Jika disetujui, nantinya akan ada tujuh provinsi di Pulau Papua. Polhuk AdadiKompas harusnya jateng tuh dimekarkan nambah satu jadi jawa tenggara (jatengga)...biar gak langganan propinsi termiskin trus di jawa...😫😱😲
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »