jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan pernyataan terbaru soal polemik film G30S/PKI. Mahfud MD secara tegas mengatakan, pemerintah tak melarang pemutaran film pengkhianatan G30S/PKI.
"Ya, jadi banyak yang bertanya apakah pemutaran film, pengkhianatan G30S/PKI itu dibolehkan atau tidak. Saya sudah mengatakan pemutaran film itu boleh tidak ada yang melarang, tatapi juga tidak mewajibkan," kata Mahfud dalam rekaman video yang diterima, di Jakarta, Selasa malam. Pria kelahiran Sampang 1957 itu menegaskan, pemerintah hanya melarang bila penayangannya menimbulkan kerumunan yang dapat melanggar protokol kesehatan COVID-19.
"Dan itu berlaku bukan hanya untuk penonton film G30S/PKI tetapi untuk kegiatan apapun yang melanggar protokol kesehatan, itu dilarang," tuturnya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menambahkan Menteri Penerangan Muhammad Yunus Yosfiah pada era pemerintahan Presiden BJ Habibie pernah menyebut penghentian penayangan film tersebut menjadi sebuah keharusan.Baca Juga: Namun saat ini, kata dia, masyarakat tetap bisa saja menonton film tersebut atas kehendak dirinya sendiri.
"Tetapi kalau itu sebagai pilihan sukarela memang mau ditayangkan atas kesadaran dan kehendak sendiri, maka itu dibolehkan," kata Mahfud MD tentang pemutaran film G30S PKI.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mahfud: Pemerintah Tak Larang Pemutaran Film G30S/PKI, asal...Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, pemerintah tak melarang pemutaran film G30S\/PKI.\n Wkwkwkwkwkwkkwkwkwkwwkkwkwkwkwkwkwkwkwwkkw yhaaa kapan sih pemerintah melarang perbuatan-perbuatan tolol bertujuan pembodohan utk melanggengkan kekuasaan? Normatif, yang larang polisi.....
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Mahfud: Pemerintah Tak Larang Nonton Film G30S/PKI, tapi Larang Kerumunan NobarMenko Polhukam Mahfud Md menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang pemutaran film Penumpasan Penghianatan G30S/PKI. Mahfud mengatakan, pemerintah hanya melarang kerumunan pada saat nonton bareng (Nobar). G30SPKI Hari gini, kalau emang mau nonton kan di Internet bisa Gini aja deh, pemerintah suruh semua stasiun tv menayangkan film g30spki secara serentak karna ini sejarah penting yg harus semua orang tau kebiadaban PKI Tapi nggak ada yg mau buat film ttg kebiadapan pemerintah deh Wkwkwkwk
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Pernyataan Terbaru Mahfud MD soal Penayangan Film G30S/PKIMahfud MD kembali menegaskan sikap pemerintah terkait pemutaran film tentang pengkhianatan G30SPKI. G30SPKI
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Mahfud Tak Larang Televisi Tayangkan Film Peristiwa G30S/PKIMenko Polhukam menyebut tak ada larangan bagi siapapun untuk menonton atau menayangkan film peristiwa G30S/PKI, kecuali nobar yang melanggar protokol Covid-19. Iyo pak mohmahfudmd tapi tong bapak larang paham serta cara2 komunis itu bapak larang ada yg kecewa lho pak, padahal mrk kepinginnya dilarang, biar bisa digoreng-goreng, masak-masak, tumis-tumis Buat apa juga dilarang...pun kalo disiarkan seluruh TV, berapa banyak yg masih mau menonton? Udahlah...move on!
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Film G30S/PKI, Mahfud: Kami Larang Nobarnya, Bukan FilmnyaMahfud MD mengatakan pemerintah hanya akan melarang bilamana ada kerumunan-kerumunan di saat penayangan Film Pengkhianatan G30S/PKI. Termasuk misalnya nonton bareng yang melanggar protokol kesehatan. TempoNasional g30spki Kalau pilkada berkerumun, di larang tidak?
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Mahfud MD: Pemerintah Bolehkan Nobar Film Pengkhianatan G30S/PKI Asal Tak Langgar Protokol Kesehatan - Tribunnews.comMahfud MD menegaskan pemerintah akan melarang acara nonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI jika kegiatan tersebut melanggar protokol kesehatan.
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »