MA Gugurkan PKPU soal Penetapan Presiden Terpilih

  • 📰 mediaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 10 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 7%
  • Publisher: 92%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

MA juga menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) PKPU bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

MAHKAMAH Agung mengabulkan permohonan uji materiil Pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu.

Majelis hakim agung juga menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat PKPU 5 Tahun 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Baca juga: Tangkap Djoko Tjandra, Polri Siap Bantu Kejagung

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 2. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

KPK Akan Periksa Direktur Keuangan PT MIT untuk Dalami Kasus Suap di MATim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Direktur Keuangan/CFO PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Handoko Wijoyo, dan seorang petugas keamanan bernama Tejo Waluyo.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Daftar Alasan Syarat Rapid Test Digugat ke MASejumlah syarat rapid test bagi penumpang transportasi publik dalam SE Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 9/2020 digugat ke Mahkamah Agung. Lebih condong ke arah kegagapan
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

Polemik Aturan Wajib Rapid Test, Kini Diadukan ke Ombudsman setelah Digugat di MA - Tribunnews.comProtes terhadap aturan wajib rapid test bagi calon penumpang transportasi umum terus berlanjut. rapid tes cuma ladang bisnis, diera new normal harusnya cek suhu dan pake masker sudah bisa harusnya, ngga perlu pake rapid tes segala Mau tidak mau rakyat yang ada kepentingan harus membuat rapid test sedang harganya lumayan juga
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

Alasan MA Bolehkan Jaksa di KPK Tidak Jadi ASNJaksa yang ada di KPK kini tidak wajib lagi jadi ASN. Sebab, Pasal 8 Peraturan Menteri PAN RB Nomor 35 Tahun 2018 dianulir Mahkamah Agung (MA). Apa alasan MA? klu bkn ASN bisa tdk profesional krn tdk punya ikatan nasionslisnya
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Setelah Digugat ke MA, Aturan Wajib Rapid Test Bagi Calon Penumpang Diadukan ke Ombudsman RI - Tribunnews.comAturan wajib rapid test bagi calon penumpang transportasi umum diadukan ke Ombudsman Republik Indonesia, Selasa (6/7/2020).
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

Sebut Kinerja Menteri Membaik, Mensesneg: Jadi Ngapain Direshuffle - Tribunnews.compara menteri telah menunjukkan perubahan kinerja pascateguran Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal reshuffle. Rakyat tidak butuh resuffle, ttpi perlu sgera alih kekuasaan demi cita2 Kemerdekaan dlm UUD 🇮🇩 KemensetnegRI DPR_RI mprgoid Puspen_TNI DivHumas_Polri jokowi Kiyai_MarufAmin PolitikLIPI CSISIndonesia univ_indonesia UGMYogyakarta kwarnaspramuka Masak cuman hitungan hari kinerjanya sudah bisa di lihat hasilnya..ini negara bukan cetaan kue...kon ojok ngobloki wong..kon di bayar dengan uang rakyat..ojok ngawur.... Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha..
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »