Warga menujukkan layanan pembuatan Identitas Kependudukan Digital atau KTP digital di Kantor Kelurahan Pulo, Jakarta, Selasa . ANTARA FOTO/Reno Esnir/nym
Yang penting adalah pemerintah harus memberikan pelayanan yang baik untuk warga Jakarta yang merasa tidak menerima keputusan itu Jakarta - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengoptimalkan posko aduan penonaktifan Nomor Induk Kependudukan ."Pelayanan posko pengaduan di kantor kelurahan khusus menangani komplain penghapusan NIK warga yang tak berdomisili di Jakarta perlu dioptimalkan," kata William kepada wartawan di Jakarta, Kamis.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PJ Gubernur DKI Jakarta Harap Bank DKI Terus Bertumbuh Bersama Kota JakartaPenjabat (Pj.) Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyampaikan harapan Bank DKI dapat terus menjadi mitra dalam mendukung Program Kerja Pemerintah Provinsi DKI.
Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »
Kemendagri Respons Rencana DKI Nonaktifkan 92 Ribu NIK Warga JakartaKemendagri mengaku masih menunggu surat dari Pemprov DKI Jakarta sebelum menonaktifkan 92 ribu NIK warga Jakarta.
Sumber: CNNIDdaily - 🏆 14. / 63 Baca lebih lajut »
Pendatang ke Jakarta Diperkirakan Turun Usai Lebaran 2024, Prediksi Hanya 10.000-15.000 OrangPemprov DKI Jakarta memprediksi, jumlah pendatang ke Jakarta usai Lebaran 2024 diperkirakan turun drastis.
Sumber: merdekadotcom - 🏆 36. / 51 Baca lebih lajut »
Legislator minta Pemprov DKI perbaiki turap sodetan Kali SemongolWakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk fokus dalam penuntasan banjir, satu di antaranya agar segera ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta SelatanPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menerima 149 aduan terkait tunjangan hari raya (THR) dari pekerja. Aduan ini terkait pembayaran THR yang terlambat hingga tidak dibayar sama sekali oleh perusahaan.
Sumber: merdekadotcom - 🏆 36. / 51 Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Jakarta Terima 149 Aduan Terkait Tunjangan Hari RayaPemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerima 149 aduan terkait tunjangan hari raya (THR) dari pekerja di kawasan ini mulai dari terlambat hingga tidak dibayar sama sekali.
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »