LBH Pers sebut keselamatan jurnalis harus sinkron dengan UU KK

  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 46 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 22%
  • Publisher: 78%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Ade Wahyudin mengatakan bahwa aspek keselamatan bagi jurnalis harus tersinkronisasi dengan Undang-Undang ...

Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin saat hadir secara daring dalam perilisan Indeks Keselamatan Jurnalis 2023 di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis .

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa aspek keselamatan untuk jurnalis harus dibicarakan secara komprehensif. "Tantangan yang cukup besar yang dialami oleh teman-teman jurnalis ketika berhadapan dengan hukum, yaitu, pertama, adalah keengganan teman-teman jurnalis yang jadi korban untuk melaporkan tindak pidana itu kepada pihak berwajib," katanya.

Ia menjelaskan seperti mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, sampai persidangan membutuhkan waktu yang panjang. "Di aspek yang lebih jauh sebenarnya itu merugikan terhadap kekerasan yang terjadi karena bisa membuat pembiaran terhadap kasus-kasus kekerasan," ujarnya. Pada metode kuantitatif, dilakukan survei terhadap 536 responden dari jurnalis aktif, dan juga data kuantitatif lain berasal dari data sekunder yang dikumpulkan oleh AJI untuk bahan faktor koreksi, yakni data aktual kekerasan terhadap jurnalis selama 2019-2023.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 6. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

DPR Sahkan UU DKJ, Jakarta Tak Lagi DKI!Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) resmi disahkan jadi Undang-Undang.
Sumber: cnbcindonesia - 🏆 7. / 74 Baca lebih lajut »

LBH Pers: Narasumber Tidak Dapat DipidanaNarasumber berita merupakan bagian dari produk jurnalistik. Oleh karena itu, narasumber tidak tidak dapat dipidana karena dilindungi oleh Undang-undang Pers.Demikian
Sumber: rmol_id - 🏆 21. / 63 Baca lebih lajut »

Sepanjang 2023 Dewan Pers Terima 813 Aduan Kasus Pers, 97,7% Telah DiselesaikanSelama tahun 2023, Dewan Pers menerima 813 pengaduan kasus pers pada tahun 2023 dengan 794 kasus berhasil diselesaikan atau sebanyak 97,66 persen.
Sumber: VIVAcoid - 🏆 3. / 90 Baca lebih lajut »

Dewan Pers terima 813 pengaduan kasus pers pada 2023Dewan Pers menerima 813 pengaduan kasus pers pada tahun 2023 dengan 794 kasus berhasil diselesaikan atau sebanyak 97,66 persen. Dari kasus yang ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Dewan Pers siap dampingi sengketa pers di PN MakassarWakil Ketua Dewan Pers Muhamad Agung Dharmajaya menyatakan siap mendampingi kasus sengketa pers yang sedang bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

China Bertekad Menjaga Keamanan Nasional dengan Undang-undang BaruChina akan menerapkan undang-undang (UU) keamanan yang luas pada 2024 untuk menjaga kedaulatannya 'dengan tegas', demikian janji seorang anggota parlemen terkemuka pada pertemuan legislatif penting, Jumat )8/3). Langkah itu diambil ketika pemerintahan Presiden Xi Jinping berupaya menghilangkan...
Sumber: voaindonesia - 🏆 15. / 63 Baca lebih lajut »