, KPK mengungkap biaya pencalonan bupati dan wali kota berkisar Rp 20-30 miliar, sedangkan pencalonan gubernur diperkirakan Rp 20-100 miliar.
Ia mengatakan pencalonan pilkada yang berbiaya tinggi ini berpotensi adanya konflik kepentingan. Selain itu, Lili mengatakan dapat dilihat pengeluaran biaya kampanye lebih tinggi daripada yang dilaporkan di Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye . Adapun biaya tinggi pilkada, misalnya, calon kepala daerah mengeluarkan uang lebih banyak untuk pengamanan baliho agar tidak dicopot orang lain. Selain itu, biaya politik lain yang diperlukan adalah pendanaan saksi di tiap TPS."Ada teman-teman yang menyampaikan bahwa memasang baliho sangat mudah tapi ternyata yang mahal adalah menjaga baliho agar tidak diruntuhkan orang.
Mau jadi pemimpin kok bayar, gimana mau amanah kalo udah terpilih jadi pemimpin, yang ada malah mau balik modal dulu, hadehhh
calonan lurah wae biso sampai 1milyar luwih, opo meneh kui, opo meneh kui kui, opo meneh kui kui sing paling duwur trs tekan pirang T? Opo kr nek wis dadi ora mbalekno modal?
Siapa yg membiayai? Ayo kpk cari tau
Reziko Pilkada langsung... 🤔
Aku mundur alon2, mergo regane mahal tenan. Angel balik modale. Wedi Keciduk kpk koyo kae....
Percoyo,unt nyalon kepala daerah dgn biaya murah ato tanpa biaya so pasti abujanda ekokun densi ade armando dkk pasti sdh nyalon mereka,mangkana kagak ada kepeng mending jadi buzzers ada yg bayar pulak
Mending buat gua makan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.