TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Agung Firman Sampurna menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait penyaluran kurang bayar dana bagi hasil kepada pemerintah daerah. Menurut Agung, pembayaran DBH kepada pemerintah daerah tidak berkaitan dengan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang dilakukan BPK.
Menyitir catatannya, Agung mengatakan BPK dalam sepuluh tahun terakhir tidak pernah melakukan koreksi atas pendapatan dalam APBN, karena pendapatan negara dalam APBN menggunakan basis kas sehingga uang masuk selalu mudah diukur dengan tepat.
mlintir sana sini akhirnya bu sri kejedot juga.
suratnya di upload aja
dibalikin sesuai aturan kata bpk, tapi bpk sendiri bilang boleh tanpa audit. nah lho bingung 🤣🤣🤣
Audit seluruh kementrian apabila ada penyalahgunakan dana masukan sebagai menteri yg tdk layak dan di umumkan oleh BPK
Baca sampai bawah. Tempo tempo bikin prahara aja.
Tinggal niatnya aja mau atau ga bayarnya
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Soal DBH, Stafsus Menkeu: Ini Jadi Polemik karena Seolah Pusat Punya Utang ke Pemprov DKISangat disayangkan bila Pemerintah DKI Jakarta mengklaim Pemerintah Pusat terlambat membayar DBH DKI Jakarta yang sebesar Rp 5,1 triliun. / Money Terus sebenarnya gimana Om? Ini stafkhusus kalo dimedsos jago bully anies. dan fanatiknya Ahok. Jadi ya bisa dibaca arah nya kemana hahahahahah. Dimana mana kalo utang itu ya dibayar ! KPK seharusnya sdh memeriksa gabener dki
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Soal DBH, Stafsus Menkeu: Ini Jadi Polemik karena Seolah Pusat Punya Utang ke Pemprov DKISangat disayangkan bila Pemerintah DKI Jakarta mengklaim Pemerintah Pusat terlambat membayar DBH DKI Jakarta yang sebesar Rp 5,1 triliun. / Money Terus sebenarnya gimana Om? Ini stafkhusus kalo dimedsos jago bully anies. dan fanatiknya Ahok. Jadi ya bisa dibaca arah nya kemana hahahahahah. Dimana mana kalo utang itu ya dibayar ! KPK seharusnya sdh memeriksa gabener dki
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Stafsus Sri Mulyani Ungkap Utang-Piutang Pusat dengan AniesStafsus Sri Mulyani menyebut Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak Pemprov DKI baru bisa dialokasikan setelah tutup buku dan audit BPK. Mantap mentri diajak ribut terus nih sama wan abud Kolo besaran angka sudah keluar yaa sudah utang.. bedakan prosedur adm..?
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Dua Kali Tak Bayar Gaji Pemain, Klub Malaysia Minta Sumbangan SuporterSudah dua kali klub Liga Malaysia, Kelantan tak bayar gaji pemain.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Soal KSP Indosurya, Kemenkop : Ada Hal Yang Perlu PendalamanSelama ini pengawasan tersebut belum sesuai dengan harapan masyarakat sehingga terjadi kasus gagal bayar seperti ini. Kerja yang betul dong lu pada,pertama bersih2 sikat tu mafia2 yang ada di kemenkop,awasin yang benar kalau jadi regulator,jangan makan gaji buta aja Kemenkop sudaj mgaku lalai dalam mengawasi isp,ayo sekarang ganti rugi tu semua uang nasabah dan pesangon karyawan,gampangkan dana nasabah cuma rp 10 T plus pessngon karyawan
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Tangkap Seorang Pengedar Narkoba, Polisi Sita 2,4 Kilogram Sabu Siap EdarBerdasarkan pemeriksaan awal, tersangka menunjukkan dua lokasi penyimpanan sabu siap edar di Jakarta Pusat.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »