Ketiga petinggi yang diketahui bernama Perdana Menteri Nasri Bank, Kaisar Raden Ratna Ningrum, dan Sekretaris Jendral Ki Ageng Raden Rangga ini dijerat Pasal 14 dan atau 15 UU RI Nomor 1 tahun 1946, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun.
"Pasal ini kan yang masih peninggalan kolonial Belanda. Di balik itu punya kepentingan khusus sehingga ketika diuji materi. Jika tidak disesuaikan dengan konsep hukum sekarang, maka nanti akan banyak korban," ucap Erwin. Alasan lain dirinya mengajukan uji materi pasal Pasal 14 dan atau 15 UU RI Nomor 1 tahun 1946 ke MK, Erwin menyebut agar tidak ada lagi korban lain dari fleksibilitas pasal tersebut.
suka game empire
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kuasa Hukum Ajukan Penangguhan Penahanan Sekjen Sunda Empire Ki Rangga SasanaDalam merekrut anggotanya, petinggi Sunda Empire menjanjikan hasil pencarian deposito sebesar 500 juta dollar AS di Bank Swiss. Damang can halu teh *WAHAHAHA PEMILIK DUNIA KEUANGAN SIAPA SUDI KENAL ORANG KAMPUNG BULUKAN MISKIN JELEK BEGITU...
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Kuasa Hukum Ki Rangga Sunda Empire: Klien Kami KooperatifKuasa Hukum Rangga Sasana, Erwin Syahruddin mengatakan kliennya telah bertindak kooperatif dan menjanjikan tidak akan mengulang tindak pidana yang diperbuat. silmaaafblqs
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Sidang Gugatan Anies Baswedan Soal Banjir Kembali Digelar, Kuasa Hukum Berharap Tak Ada Lagi AncamanSidang gugatan korban banjir terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan kembali digelar hari ini, Senin (17/2/2020) setelah ditunda 2 pekan.
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »
Bupati Ciamis Akan Tuntut Hukum Ridwan Saidi, Polisi: Belum Ada LaporanBupati Ciamis Herdiat Sunarya menyebut akan tempuh jalur hukum terkait ucapan budayawan Ridwan Saidi. Namun sejauh ini belum ada laporan resmi terkait hal itu. sering di undang ILC dengan embel-embel sejarahwan, budayawan, tokoh masyarakat dsb Kakek tua asal omong
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
FPI Soal Omnibus Law: Ini Negara Kekuasaan, Bukan Lagi HukumFPI menyebut ketentuan di RUU Omnibus Law Ciptaker yang membuat PP bisa mengubah UU sebagai bukti Indonesia bukan lagi negara hukum. Halah kerja aja kagak lu pade. Diem aja udeh bawel Kali ini saya sepakat
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Masalah Hukum Undang-Undang Cipta KerjaPemerintah dan DPR perlu mengkaji ulang tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Jangan sampai persoalan tersebut menabrak norma dan berpotensi tidak dijalankan.
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »