Tenaga Ahli Utama KSP Wandy Tuturoong mengatakan, KSP akan mengawal pembangunan IKN agar hak-hak masyarakat adat di sana terlindungi."Semua akan lebih jelas di rencana iduk. Kami akan coba kawal juga nanti implementasinya supaya hak-hak masyarakat adat bisa dilindungi," jelas Wandy saat dihubungi MNC Portal, Rabu malam.
KSP memastikan hak masyarakat adat di sekitar area IKN Nusantara akan dilindungi pemerintah. Karenanya, beberapa waktu lalu Wandy dan tim telah membangun komunikasi dengan mereka.Baca juga:Diketahui, pemerintah mulai menyiapkan peraturan turunan Undang-Undang Ibu Kota Negara untuk mendukung eksekusi di lapangan.
UU IKN dan regulasi turunannya adalah basis krusial dalam pelaksanaan pemindahan ibu kota negara, sehingga isi dan proses penyusunannya harus dilakukan secara transparan.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Airlangga: Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Tidak Akan Dialokasikan untuk Pembangunan IKNMenko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto airlangga_hrt menegaskan anggaran pemulihan ekonomi nasional tidak untuk bangun ibukota negara yang baru di Kalimantan Timur, tetapi tetap untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Polhuk AdadiKompas
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »
Pimpinan DPD Berharap Kepala Otorita IKN dari Putra Daerah Kalimantan“Siapa yang ditunjuk presiden kami taat. Tapi kalau bisa putra daerah yang bisa menyumbangkan pemikirannya. Karena dia memahami betul daerah Kalimantan,'
Sumber: jawapos - 🏆 35. / 51 Baca lebih lajut »
IKN pindah, kelak Jakarta jadi mantan terindahDalam beberapa waktu mendatang, Jakarta tak lagi menyandang status Ibu Kota Negara (IKN) setelah pemerintah berencana memindahkan pusat pemerintahan negara ke ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Wagub DKI: IKN tak Lagi di Jakarta Harus Ubah 66 Undang-Undang |Republika OnlineMenurut Riza, ada 63 lebih UU yang menyangkut ibu kota negara dan harus direvisi.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Perkantoran di IKN Nusantara Dirancang dengan Konsep Green BuildingKompleks perkantoran milik pemerintah di IKN Baru akan dibangun dengan menerapkan konsep green building dan berkelanjutan.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »