Kronologi Polemik BPK Vs Sri Mulyani soal Dana Bagi Hasil untuk Anies Baswedan

  • 📰 kompascom
  • ⏱ Reading Time:
  • 63 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 28%
  • Publisher: 68%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Polemik ini bermula saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menagih pencairan kurang bayar DBH ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indawati. / Money

Belakangan, Kemenkeu enggan mencairkan sisa DBH ke Pemprov DKI Jakarta dengan alasan masih menunggu hasil pemeriksaan atau audit BPK.sebesar Rp 2,6 triliun kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun sisanya baru bisa dicairkan setelah audit BPK rampung.“Sisanya kami akan segera, begitu kami sudah menyelesaikan laporan keuangan pemerintah pusat,” kata Sri Mulyani, Jumat .

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini merinci, pembayaran kurang bayar dana bagi hasil itu terdiri dari sisa kurang bayar pada tahun 2018 sebesar Rp 19,35 miliar dan tahun 2019 sebesar Rp 2,58 triliun dari total kurang bayar kepada Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 5,16 triliun. Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah mengalokasikan kurang bayar dana bagi hasil tahun 2019 yang belum diaudit sebesar Rp 14,7 triliun yang sudah ditetapkan dalam PMK Nomor 36/PMK.07 tahun 2020. Dari jumlah itu, per April 2020 sudah disalurkan sebesar Rp 3,85 triliun untuk lima provinsi termasuk DKI Jakarta dan 113 kabupaten/kota.Belakangan, BPK buka suara terkait pernyataan Sri Mulyani yang menunggu audit BPK untuk pembayaran DBH ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menegaskan, tidak ada kaitannya antara pemeriksaan BPK dengan pembayaran DBH. Menurutnya, tidak relevan menggunakan pemeriksaan BPK sebagai dasar untuk membayar DBH. "Tidak ada hubungannya. Saya sudah jelaskan kemarin tidak ada hubungan antara kewajiban pembayaran Kemenkeu kepada Provinsi DKI atau Pemerintah Daerah manapun terkait kurang bayar DBH dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Tidak ada hubungannya," tegas Agung, Senin .

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.

Ini ada di situs nya BPK, kok tdk heboh seperti tahun 2020 ini ya 🤔

Inti nya mereka sibuk mau kritik anis, skrang kenak sendiri ,urusan uang pempus banyak kali alasannya

Biasanya kalo kita punya uang dan kekayaan kita berlebih, semua kewajiban pasti langsung kita bayar lebih awal. Kalo kita gak punya uang, ya tunda dulu kewajiban kita nunggu cair. Kalo sama² gak punya uang...ya kita doa bersama

Mohon semuanya tenang, bisa dibaca terlebih dahulu uu no 33 tahun 2004nya dipanjut PP no 55 tahun 2005. Nanti akan ada titik bagaimana seharusnya penyaluran DBH ini dilakukan. Terkait hasil audit BPK, part itu digunakan sebagai control apabila ada pelaksanaan yang kurang tepat.

Pempus... alasan di puter2 terus, ujung2nya rugi, tunggakan hutang, tapi kenapa ya, kebohongan mereka sekarang ini pada ketahuan semua? tapi juga, tetep gak tau malu... 😁 klo nanti mati bau apa itu ya?

Jadi binun.... pemerintah pusat maunya 'prudent' angka DBH yg riil diaudit BPK dulu sebelum dibagikan jd ngga ada masalah kelebih/kurangan nanti. Eh knp narasi ketua BPK seakan2 dia mau bilang 'lu bagi aja duluan gausah tunggu gue....ntar klo udah baru gue audit!' Masuk akal?🤔

Pusat mulai cari alasan sana sini

Koordinasi yg sangat buruk, plislah kalo pada nga mampu jdi pejabat mundur aja bikin malu kalian buka aib di depan masyarakat, harusnya prestasi yg di perlihatkan, ini kebodohan yg dipertontokan

Gubernur segala tahu lawan nya banyak.. apa yg pantas di pertahankan dr org macam ini..5thn terasa lama sekali..

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 9. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Ketua BPK Surati Sri Mulyani Kritik Pembayaran Dana Bagi HasilKetua BPK menyampaikan ke Sri Mulyani bahwa penundaan pembayaran DBH dari pemerintah pusat kepada daerah berdampak kepada APBD. Ketampol muka sendiri Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri Watak khas ibuk2 klo pegang duit..klo 'dititip ditangannya' susah utk diminta kembali
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

BPK Sentil soal DBH DKI, Stafsus Sri Mulyani: Tak Perlu BerpolemikStaf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo pun merespons hal tersebut. Pihaknya tak mau berpolemik dengan BPK. Ini penjelasannya: BPK via detikfinance detikfinance Ni apa apa an lagi sigg....
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Stafsus Sri Mulyani Jawab BPK Soal Utang DBH ke AniesStaf Sri Mulyani, Yustinus Prastowo menyebut hasil audit BPK diperlukan supaya angka pembayaran DBH yang dilakukan pempus ke DKI Jakarta kredibel. Ada bahan lg buat digoreng, monggo media dipersilahken Ada yg males ngitung sendiri, jd bikin alasan buat nunda2.. Pemalas yg gak malu Woy..admin bikin judul kreatif banget buat cari pembaca, emang yang ngutang sri mulyani sama anies? Ato kementrian keuangan sama pemprov? JAWAB....
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

Polemik Sri Mulyani-BPK Soal Dana Bagi Hasil Buat AniesPolemik pembayaran DBH dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta merambat ke BPK lantaran dikaitkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri Mulyani hanya berusaha dlm kondisi demikiian jangan sampai tercecer dgn hal2 yg nggk berguna alias semua pihak hrs ber buat se jujur2nya...sy yakin bilau tau kok undang2 yg tercantum....semoga indoneaia tetap jaya apapun yg terjadi....jgn pernah abaikan Tuhan dgn firman2nya.
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Begini Awal Mula Polemik BPK Vs Menkeu Sri Mulyani soal Dana Bagi Hasil untuk Pemprov DKI - Tribunnews.comBegini Awal Mula Polemik BPK Vs Menkeu Sri Mulyani soal Dana Bagi Hasil untuk Pemprov DKI matalokal via tribunnews
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

BPK Kritik Penyaluran Dana Bagi Hasil untuk DKI, Sikap Kemenkeu?'Tidak perlu persetujuan BPK terhadap pembayaran DBH ke Daerah,' kata Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo. Pertanyaannya, pempus ada duitnya utk bayar DBH ke pemda? Terlalu banyak oenyangkalan dan pengalihan isu sehrsnya pemprov juga mengerti, duit pemprov begitu banyak,,dari tunjangan operasionil aja besar?, knp hrs menuntut pemerintah pusat yg saat ini mmg sedang banyak pengeluaran
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »