jpnn.com, JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta jalur mandiri. Menurut Fadli, kenaikan premi asuransi dari negara melalui Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan itu merupakan buah keputusan jahat.
Alasan MA membatalkan Perpres 75 Tahun 2019 adalah menganggap kenaikan iuran BPJS Kesehatan ketika kondisi ekonomi sedang lemah merupakan kebijakan yang sangat tidak tepat. ”Bayangkan, sebelum terjadinya pandemi saja kenaikan iuran itu sudah dianggap tidak pantas, kenapa sesudah kondisi kita kian memburuk, pemerintah justru kembali menaikkan tarif? Apa namanya kalau bukan jahat?” tutur Fadli.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BPJS: Negara Hadir dalam Penyesuaian Iuran BPJS Kesehatan |Republika OnlinePemerintah tetap mensubsidi 21 juta PBPU Kelas III walau ada penyesuaian iuran BPJS
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Perpres Iuran BPJS Naik Digugat Lagi, Muhammad Sholeh: Kalau Modelnya Begini Terus, BPJS Tekor - Tribunnews.comMuhammad Sholeh kembali mengajukan gugatan terkait Perpres iuran BPJS naik. Ia mengatakan BPJS sampai kapanpun akan tekor jika menjamin semua golongan Gaji pegawei BPJS berapa kira² ?...🤔🤔 Gugatan ke MA akan 'layu sebelum berkembang'.
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »
Ragam Tanggapan Naiknya Iuran BPJS Kesehatan, dari Parpol hingga KPKKenaikan iuran BPJS Kesehatan ini berlaku bagi peserta mandiri Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Iuran BPJS Kesehatan Naik di Masa Sulit, Peserta Dikhawatirkan Tidak Bisa MembayarLangkah pemerintah menaikkan iuran peserta mandiri Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengagetkan semua...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Kembali Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Pemerintah tak Taat HukumPresiden harus menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan. AlbertSolo2 MA Humas_MA: Pemerintah Sudah Jalankan Putusan MA terkait Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS BPJSKesehatanRI Kalau pemerintah krn ketidakmampuan fiskalnya menaikkan harga Listrik misalnya, atau pajak PPN dr 10 menjadi 15%, lalu semua org menggugat ke MA lalu MA batalin (tanpa hitungan fiskal) lalu pemerintah tdk bisa naikin lagi, Negara Bangkrut, rakyat sejahtera?
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Masih Ada Waktu untuk Evaluasi Kenaikan Iuran BPJS KesehatanMenteri KoordinatorBbidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyatakan bahwa langkah menaikkan iuran BPJS Kesehatan dipandang... kalo naik tanpa evaluasi kalo turun baru evaluasinya berjenjang
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »