KPPU: penyuluh kemitraan solusi pengawasan kemitraan UMKM yang efektif

Anggota KPPU Budi Joyo Santoso dalam kegiatan kuliah umum bertajuk penyuluh kemitraan yang dilaksanakan di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, Jawa Tengah, Jumat . ANTARA/HO-KPPU

Pernyataan ini disampaikan anggota KPPU Budi Joyo Santoso dalam kegiatan kuliah umum yang bertajuk penyuluh kemitraan yang dilaksanakan di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, Jawa Tengah, Jumat . Dalam waktu dekat KPPU juga akan bertemu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memperluas cakupan pemberian mata kuliah persaingan usaha di perguruan tinggi.

Dari jumlah tersebut, baru 4,1 persen UMKM yang terhubung dengan rantai pasok global sehingga berbagai upaya dilaksanakan pemerintah guna mengakselerasi dan meningkatkan target kemitraan tersebut. Di lain sisi, peningkatan jumlah kemitraan tersebut perlu diimbangi dengan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang efektif.

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Hasil Sidak KPPU ke Pasar di Bandung: Gula dan Beras Langka-Harga MahalGula dan beras langka di Pasar Cihapit dan Griya Pahlawan, Bandung. Selain itu harga juga mahal menjelang bulan puasa.
Sumber: detikfinance - 🏆 18. / 63 Baca lebih lajut »

Bawaslu 30 Pengawas Pemilu Meninggal Dunia hingga 26 Februari30 orang tersebut tidak hanya pengawas tempatpemungutan suara PTPS tetapi termasuk panitia pengawas pemilukelurahandesa PKD dan panwaslu kecamatan
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Bawaslu Kaji Aplikasi Sirekap KPU yang Banyak MasalahBADAN Pengawas Pemilu Bawaslu mengakui maraknya permasalahan yang terjadi Sistem Informasi Rekapitulasi Sirekap milik KPU
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Bawaslu Ingatkan KPU Perbaiki Kesalahan Input Data Penghitungan SuaraJPNN.com : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan KPU untuk segera memperbaiki kesalahan input data penghitungan suara.
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

PKL-UMKM Tak Punya Sertifikat Halal Bisa Didenda Rp 2 Miliar!Pemerintah mewajibkan sertifikasi halal untuk setiap produk makanan dan minuman di Indonesia mulai 17 Oktober 2024.
Sumber: detikfinance - 🏆 18. / 63 Baca lebih lajut »

Komisi VII: Kenaikan Anggaran BRIN Harus DiperjuangkanRepublika Online - berita terkini, berita terbaru, berita hari ini, membahas isu politik, Dunia Islam dan peristiwa terhangat indonesia
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »