Diketahui, KPK akhirnya memutuskan meninjau ulang proses pembahasan anggaran pengadaan mobil dinas.
Ia menyampaikan usulan anggaran tahun 2021 untuk pengadaan mobil dinas itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan, dewas, dan pejabat struktural.
iya....biaya pemeliharaan mobilnya siapa yg tanggung? mertua ....
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tunjangan Transpor Pimpinan KPK Puluhan Juta, Kini Ditambah Mobil MiliaranKetua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menolak dengan tegas pengadaan mobil dinas. Tumpak menyebutkan bila Dewas KPK sudah mendapatkan tunjangan transportasi yang diberikan tiap bulan. KPK Teman2 dimana pun anda berada jika ditawarin oleh AXA_Mandiri jangan mau ikut karena itu menyengsarakan nasabah, modus investasi tapi itu satu penipuan AXA_Mandiri, dan banyak merugikan nasabah tdk menguntungkan AXA_Mandiri bnyk modus utk menipu uang nasabah Mantap lah.. Uhuuiiiii....
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Dewas KPK Tolak Mobil Dinas, Pimpinan Komisi III DPR Bicara IntegritasDewas KPK tegas tak akan menerima mobil dinas yang nilai anggaran mencapai Rp 3,5 miliar lebih. Komisi III DPR menilai Dewas KPK tak akan meminta itu. KPK DPR
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Sebut Pengadaan Mobil Dinas Usulan KPKAnggota Komisi III DPR, Achmad Dimyati Natakusumah menyebut mobil dinas diperlukan pimpinan KPK agar tak meminjam kendaraan dari institusi lain. RIPKPK marwahmu kemana 😷
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Kasus Suap Kutai Timur, Kadisdik Dipanggil KPK sebagai SaksiRoma Malau akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Badan Pendapatan Daerah Kutai Timur M Mussyafa.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
KPK Panggil Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai |Republika OnlineDiperiksa terkait perkara pengerjaan infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Pelemahan KPK hingga UU Cipta Kerja, Faisal Basri: Upaya Sistematik Rezim'Bagi saya ini suatu upaya sistematik dari rezim yang dimulai dari pelemahan KPK,' kata Faisal Basri.\n\n
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »