KPK Tolak Sidang Uji Materi UU KPK Digabung Perkara Lain

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi serta sejumlah pegiat antikorupsi yang mengajukan uji formil terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019, tidak ingin perkaranya disidang berbarengan dengan perkara lain yang juga menggugat revisi UU KPK tersebut.

Dalam sidang pendahuluan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin , Hakim Konstitusi Arief Hidayat menawarkan sidang selanjutnya perkara tersebut akan digabung bersama perkara lain yang lebih dahulu diajukan pihak lain. Setidaknya terdapat tujuh perkara uji formil mau pun materiil terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019 yang ditangani Mahkamah Konstitusi. Sementara satu perkara telah diputus tidak dapat diterima karena mencantumkan nomor yang salah.

"Ada beberapa sudah masuk sidang pleno. Jadi kemungkinan sidang digabung dengan perkara lain bersamaan revisi UU KPK," ujar Hakim Arief. Menanggapi tawaran itu, Feri Amsari meminta kepada Mahkamah agar sidang dilaksanakan terpisah dengan perkara lain yang telah terlebih dulu masuk."Orang sudah masuk sidang pleno tiba-tiba kami datang hanya mendapat dampak putusan, kan rugi. Pimpinan KPK tentu punya hal yang akan disampaikan," ujar kuasa hakim pemohon Feri Amsari ditemui usai sidang.

Ada pun pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum yang mengikat. Selain itu, juga menyatakan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, mengalami cacat formil dan cacat prosedural sehingga tidak dapat diberlakukan dan batal demi hukum.

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

5 Pimpinan KPK Terpilih Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi di KPKLima pimpinan KPK periode 2019-2023 menghadiri acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di KPK. Mereka duduk dalam satu barisan dengan pimpinan KPK saat ini. KPK Hakordia2019
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Jokowi soal Perppu: UU KPK Belum BerjalanJokowi belum mau berbicara banyak soal Perppu KPK. Kata dia, UU KPK hasil revisi belum sepenuhnya berlaku, jadi belum ada rencana menerbitkan Perppu saat ini. Awalnya tuggu saja sih, abisnya sabar dikit sih, endingnya masih ingat ga?
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

Anggota DPR Titip Absen jadi Materi Gugatan UU KPKTim Advokasi UU KPK menganggap pembentukan UU KPK cacat prosedural akibat banyak anggota DPR yang tidak hadir dan hanya titip absen saat rapat paripurna.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Anggota DPR Disebut Titip Absen saat Pengesahan UU KPKKuasa hukum pemohon uji konstitusionalitas UU KPK mengatakan salah satu kesalahan prosedural yang didalilkan dalam permohonan adalah absennya anggota DPR saat pengesahan UU KPK di rapat paripurna
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

Anggota DPR tak kuorum saat pengesahan revisi UU KPK perlu dibuktikanPimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta sejumlah pegiat antikorupsi yang mengajukan uji formil terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019 diminta membuktikan ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

KPK Pamer Potret Perjuangan Lawan Revisi UU di Hari AntikorupsiFoto-foto itu merupakan hasil dokumentasi yang melengkapi penyambutan KPK dalam Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia) yang akan jatuh pada 9 Desember. Hai kak salam kenal 🤗 aku mau nawarin produk herbal nya nih kak yang tersedia : 🛒.Penggemuk Badan 🛒.Peninggi Badan 🛒.Pelangsing Badan 🛒.Pemutih Badan 🛒.Pemutih Gigi 🛒.Penguat 🛒.Masker minat ? info harga dan konsultasi klik link biru Whatsapp
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »