JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid . Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat proses penyidikan perkara suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten HSU Tahun 2021-2022.
Pelarangan tersebut, kata Ali, terhitung mulai 7 Oktober 2021 hingga selama 6 bulan ke depan. Abdul Wahid pun diminta kooperatif terkait perkara tersebut. Dalam perkara ini, Maliki diduga telah menerima uang Rp345 juta dari sejumlah pihak yang disinyalir para pengusaha. Uang itu di antaranya berasal dari Marhaini dan Fachriadi sejumlah Rp170 juta. Uang itu diduga merupakan komitmen fee karena perusahaan Marhaini dan Fachriadi telah mendapatkan proyek pekerjaan irigasi di HSU.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Beredar Surat KPK Sebut Eks Bupati Cantik Jadi Tersangka DID Tabanan, Ini Kata Ali FikriBeredar surat KPK yang berisi penetapan eks bupati cantik asal Tabanan, Bali, Ni Putu Eka Wiryastuti, sebagai tersangka korupsi DID tahun 2018 silam KorupsiDID
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Beredar Surat KPK, Mantan Bupati Tabanan Jadi Tersangka KorupsiSepucuk surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beredar luas di Bali. Isi surat menyatakan mantan Bupati Tabanan Ni Nyoman Eka Wiryastuti telah ditetapkan...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
KPK perpanjang masa penahanan Bupati Bintan nonaktifKPK perpanjang masa penahanan 2 tersangka kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018.
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Polri siapkan payung hukum rekrutmen 57 mantan pegawai KPKKepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tengah menyiapkan payung hukum perekrutan 57 mantan pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Ketua KPK: Jadilah Pahlawan Zaman Now dengan Melawan KorupsiFirli Bahuri meminta kepada masyarakat menjadi agar pahlawan zaman now atau sekarang dengan melawan korupsi.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Fahri Hamzah Beberkan Perbedaan KPK Dulu dan SekarangFahri Hamzah menilai bahwa pegawai KPK yang dulu diracun ingin menjadi pahlawan publik, berpolitik bersama LSM, dan pimpinannya bermimpi jadi presiden atau wakil... KPK sekarang jauh kebih baik, lebih transparan, lebih bertanggungjawab, lebih prosedural dan lebih paham bahwa kerja ini tidak memerlukan penggalangan opini untuk mempengaruhi persidangan. Berjuang Bersama Jokowi
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »