JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara terkait kerja sama penertiban dan pemulihan Barang Milik Negara yang dikelola oleh Kemensetneg senilai Rp571,5 triliun. Rapat koordinasi berlangsung di Gedung KPK, Selasa, 15 September 2020.
Berdasarkan data yang dikumpulkan KPK, menunjukkan bahwa pemanfaatan aset-aset GBK, Kemayoran, dan TMII, belum secara optimal menyumbang bagi pemasukan keuangan negara. Kementerian Sekretariat Negara, sambung Asep, merupakan salah satu instansi pemerintah yang menjadi perhatian KPK. "Karenanya, KPK akan melakukan pendampingan kepada Kemensetneg dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset untuk menghindarkan kerugian negara.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PSBB Jakarta, Pimpinan KPK Bergiliran Kerja di KantorKPK menyesuaikan sistem kerja mereka menyusul kembali diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Pemprov DKI mulai hari ini, Senin (14/9/2020).
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
KPK Sita Tanah 2,2 Hektare Milik Mantan Bupati Nganjuk TaufiqurrahmanKPK menyita tanah seluas 2,2 hektare di Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur terkait kasus dugaan tindak...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Kasus TPPU Eks Bupati Nganjuk, KPK Sita Tanah Seluas 2,2 HektarAli menuturkan, aset tanah tersebut diguga milik Taufiqurrahman yang dibeli pada 2014 dengan nilai sekitar Rp 4,5 miliar.\n\n
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
KPK sita tanah mantan Bupati Nganjuk senilai Rp15 miliarKPK menyita sejumlah tanah mantan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman senilai sekitar Rp15 miliar terkait penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Eks Wamen BUMN Diperiksa KPK soal Kasus PTDIKPK memeriksa eks Wakil Menteri BUMN Mahmuddin Yasin dan mantan Kabiro Hukum Kementerian BUMN Hambra Samal terkait kasus PTDI.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Sistem Kerja KPK Ikuti Aturan PSBB DKI, Firli: Pemberantasan Korupsi Tetap Jalan'Meski jam kerja berkurang, tugas dan kewajiban kami sesuai amanat undang-undang sebagai pemberantas korupsi yang sudah berurat akar di republik ini, tetap berjalan dan tidak akan berhenti hanya karena pandemi ini (COVID-19),' kata Firli Bahuri. KPK Aku suka opini seperti ini , dan hasil nya tetap saja nol hehe 😅 Meneng bae... Buktikan dengan menangkap yg kelasnya Kakap ... rakyat menunggu bukti bukan bacot
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »