KPK Ingin Dugaan Suap Kabasarnas Ditangani Secara Koneksitas

Menurut Ghufron, penanganan perkara Kabasarnas dengan mekanisme koneksitas difasilitasi Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .

Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam melakukan penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum.Penyidik juga membuat berita acara mengenai pelaksanaan tindakan yang diperlukan dalam penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 KUHAP. Jika suatu kasus ditangani secara koneksitas, perkara itu akan disidangkan di peradilan umum, bukan militer.Ghufron mengatakan, proses peradilan tidak hanya mengenai pripsip cepat, sederhana, dan biaya ringan.Akademisi Universitas Jember itu mengatakan, jika penanganan kasus dugaan suap Kabasarnas berjalan terpisah, yakni KPK dan Pusat Polisi Militer TNI berjalan sendiri-sendiri, ada kemungkinan hasil persidangan menjadi berbeda.

“Kalau disatukan itu tentu pasti penghukumannya, namanya oleh majelis yang sama tentu penghukumannya akan lebih

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Petinggi TNI Bantah Adanya Intimidasi terhadap Pimpinan KPKKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kabasarnas sebagai tersangka dan TNI merasa keberatan.
Sumber: pikiran_rakyat - 🏆 11. / 68 Baca lebih lajut »

Tersangka MG Penyuap Kabasarnas Serahkan Diri ke KPKSalah satu tersangka yang diduga menyuap Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi, menyerahkan diri ke KPK.
Sumber: KompasTV - 🏆 22. / 63 Baca lebih lajut »

Respons Minimalis Jokowi atas Kisruh KPK-TNIJokowi tidak menangkap fakta potensi impunitas yang selama ini melekat pada oknum TNI yang melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana umum lain. Sumber:
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

KPK Sebut Pembahasan MoU dan Tim Koneksitas Kasus Kabasarnas Tunggu Jadwal Panglima TNIAlex mengatakan, pimpinan KPK dan Panglima rencananya akan membicarakan MoU terkait penanganan perkara korupsi yang melibatkan sipil dan militer.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Kasus Eks Kabasarnas, Kewenangan KPK Dinilai Perlu DiperluasKewenangan KPK dinilai perlu diperluas buat menangani korupsi yang dilakukan personel militer di lembaga sipil.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

VIDEO: Satu Suara dengan KPK, Puspom TNI Tetapkan Kabasarnas Tersangka Kasus Dugaan SuapPolemik penanganan kasus dugaan suap di Basarnas, menemui titik terang. Puspom TNI resmi menetapkan dua anggotanya, salah satunya Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi, sebagai tersangka kasus dugaan suap. Sebelumnya, KPK sudah terlebih dulu menetapkan Henri Alfiandi sebagai tersangka.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »