REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Presiden Joko Widodo untuk berdialog mengenai UU KPK. Undang-undang yang disahkan pada 17 September itu dinilai akan melemahkan KPK sehingga KPK meminta pemerintah tidak gegabah untuk memberlakukannya.
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, dialog perlu dilakukan agar pemerintah memahami apa sebenarnya yang KPK anggap pelemahan dalam UU KPK versi revisi tersebut. “Kalau bisa, dibuka ruang dialog dengan KPK. Supaya kami menjelaskan pasal-pasal mana saja yang berpotensi melemahkan KPK,” ujar dia di Gedung KPK, Jakarta Selatan , Selasa .
Baca Juga Menurut Laode, KPK sampai saat ini belum menerima satu lembar pun salinan UU KPK versi revisi resmi yang sudah disahkan DPR dan pemerintah. Namun, kata dia, jika membaca sejumlah revisi UU KPK yang terekam dalam pemberitaan media massa, sejumlah pasal dalam UU KPK revisi akan mengebiri kewenangan dan independensi KPK. Ia mencontohkan seperti pasal tentang para komisioner, model baru penghentian penyidikan dan penuntutan, dan penambahan struktur baru di tubuh KPK, yakni Dewan Pengawas .
Selain itu, sejumlah draf revisi yang tersebar lewat media pemberitaan dinilai masih banyak pasal-pasal yang berpotensi melemahkan KPK. “Kalau yang melemahkan sudah dijelaskan. Tetapi masih banyak pasal-pasal yang berpotensi melemahkan juga,” ujar Laode. Menurut Laode, KPK ingin turut mendialogkan potensi pelemahan KPK tersebut.
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
oalaaahh... pimpinan kpk yg skrng hanya sampai desember 2019.. pimpinan yg baru udah mau jalan.. banyak yg risih sama pimpinan kpk yg baru nanti.. lah trus knapa rsh jiga sama dewan pengawas.. labil KPK_RI fak terlalu banyak drama
KPK_RI suarakan!!! Sekalipun lawan kalian buta tuli bisu.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Tetap Ingin Berdialog dengan Jokowi Bahas UU KPK Hasil Revisi'Kalau bisa, dibuka ruang dialog dengan KPK supaya kami menjelaskan pasal-pasal mana saja yang berpotensi melemahkan,' kata Laode. Heyyyyyy jokowi y mmang posisiny sndri y brlindung sndri,wes pasrahhh tah ngra jdnya bgni,klo ditilep lg uang mo dikate ape,pdhl rakyat kecil proporsiny korup kecil,yg besar tu dpjbat,krna da hak ttu pimpin proyekx-D,klo dblik hkumnya jd aneh ahhh Itu artinya KPK mau ikut-ikutan politik, ambil alih proses politik. Bukan porsinya. Sudah mulai kelihatan aslinya
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Baca Eksepsi, Romahurmuziy Tuding KPK Ingin Jatuhkan PPPMembacakan eksepsi, Romahurmuziy menuding KPK memiliki muatan politik menjatuhkan PPP. 😆 Wuih.... kamu bisa buktikan ucapanmu? Maling
Sumber: temponewsroom - 🏆 13. / 63 Baca lebih lajut »
Johan Budi: Presiden Jokowi Sangat Ingin KPK DiperkuatJokowi hanya setuju soal Dewan Pengawas dan SP3 kasus hukum KPK. TurunkanJokowi Udah mulai kedesak dia. Coba ngeless... Dewan pengawas itu yg justru kontroversi krn bisa jadi alat penguasa utk intervensi. Ah, kakek Jan ethes ini memang bisanya hanya bermain bersama cucu. PinokioIngkarJanji
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Jokowi Tolak Bikin Perppu, KPK Kembali Minta Ruang DialogPresiden Jokowi sudah menutup pintu terkait UU KPK dengan menolak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Anda menutup periode pertama anda dengan sangat buruk ya pak. Pertama anda bisa merubah dpr non produktif menjadi produktif untuk membuat undang undang, lalu anda mengkebiri KPK sbg garda terdepan pembrantasan korupsi. Salute jokowi Introvert bercuit ini namanya :)
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Soal RUU KPK, Ridwan Kamil Harap Pemerintah Pusat Dengarkan Aspirasi MasyarakatEmil berpendapat, seharusnya tiap keputusan diambil dengan cara arif dan bijaksana dengan cara mendengarkan aspirasi publik. See7 pisan kang Emil Kalo rakyat ingin JabarReferendum kira kira bapak bisa mendengar aspirasi wargnya gak ridwankamil ? Lawan ARUS ya Kang Broo....😃 Biasanya MANUT...
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Soal UU KPK, Ridwan Kamil Harap Pemerintah Pusat Dengarkan Aspirasi MasyarakatEmil berpendapat, seharusnya tiap keputusan diambil dengan cara arif dan bijaksana dengan cara mendengarkan aspirasi publik. Kali ini pemerintah dan dpr kompak, bersatu padu, utk 'memperkuat' KPK supaya jadi macan sirkus... Wkwkw pahlawan kesiangan Cinta kang emil pke bgt! 🧡
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »