KPK Duga Bupati Penajam Paser Utara Beri Perintah Penggunaan Identitas Fiktif |Republika Online

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi mulai mendalami keterlibatan tersangka Abdul Gafur Mas'ud terkait bagi-bagi kavling di Ibu Kota Negara . KPK menduga bupati Penajam Paser Utara nonaktif itu memberi perintah kepada beberapa orang terkait Surat Penguasaan kavling wilayah pada beberapa lokasi inti untuk pembangunan IKN.

Baca Juga Adapun, saksi yang diperiksa adalah Camat Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Risman Abdul, serta empat orang Pegawai Negeri Sipil , yakni Muhammad Saleh, Yuliadi dan Muhammad Jali serta dua orang karyawan swasta yaitu Sugeng Waluyo dan Masse Taher.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan adanya bagi-bagi kavling di IKN. Dia menyampaikan hal itu dalam rakor pemberantasan korupsi terintegrasi yang melibatkan Kemendagri, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. KPK mengaku akan mendalami adanya dugaan bagi-bagi kavling di lahan IKN Nusantara. Lembaga anti korupsi itu mengaku memang mendapatkan informasi terkait adanya bagi-bagi di lahan tanah ibu kota Nusantara tersebut.

活着真的不易啊

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

KPK Dalami Pertemuan Politikus Demokrat dengan Bupati Penajam Paser UtaraKPK mendalami adanya pertemuan antara politikus Partai Demokrat, Jemmy Setiawan dengan Bupati nonaktif Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud. Apa kabar yg kss ini👇👇👇 Kepala daerah kena, bendahara kena. Ketua Bapilu (badan pemenangan pemilu) Andi Arief dipanggil. Skg bagian kaderisasi dimintai keterangan. Udah paham alur dan rangkaiannya? Trus anak pepo bungkam ditanya media. Ngiahahaaaa.... Wajib semua kasus didalami. Termasuk Kaesang ank no 1.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »

KPK Panggil 3 Ketua DPC Partai Demokrat Terkait Kasus di Penajam Paser UtaraKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa tiga Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Demokrat hari ini Kamis (31/3/2022).
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

KPK Beri Ultimatum kepada Sultan Pontianak Syarif Machmud, Terkait Suap Pengadaan Barang dan JasaKeras! KPK Beri Ultimatum kepada Sultan Pontianak Syarif Machmud, Terkait Suap Pengadaan Barang dan Jasa
Sumber: jawapos - 🏆 35. / 51 Baca lebih lajut »

Jatuh Bangun Annas Maamun, Baru Bebas Ditangkap KPK Lagi | Kabar24 - Bisnis.comAnnas Maamun sempat menghirup udara bebas sebelum ditangkap lagi oleh penyidik lembaga antikorupsi. Anehnya Presiden kasih grasi ni koruptor 🤔🤔
Sumber: Bisniscom - 🏆 23. / 59 Baca lebih lajut »

KPK Perpanjang Masa Penahanan Rahmat EffendiKPK memutuskan memperpanjang masa penahanan Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi yang ditahan atas kasus dugaan suap proyek dan lelang jabatan.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »

KPK Dalami Skandal Penguasaan Kaveling di IKN NusantaraKPK mendalami dugaan arahan dan perintah tersangka Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud dalam penguasaan Kaveling di IKN Nusantara. Tlah terduga, jauh sebelum ditetapkan daerah Kalimantan sbg Ibukota. Tanah dan sebagainya telah dikuasai oleh *swasta* yg mana ikut andil dlm penentuan IKN tsb Belum apa-apa udah ada kasus Udah mulai kotor nih
Sumber: VIVAcoid - 🏆 3. / 90 Baca lebih lajut »