KPK Diminta Tingkatkan Pengawasan di Daerah yang Miliki Kekuatan Dinasti Politik

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan, ada 117 daerah yang berpotensi memiliki kekuatan dinasti politik. Bamsoet khawatir kasus korupsi terus terjadi karena adanya daerah yang melanggengkan politik kekerabatan.

Maka dari itu, ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi meningkatkan pengawasan terhadap dinasti politik. Menurutnya, hal itu berkaitan dengan undang-undang terkait penyalahgunaan jabatan."Pemerintah melalui lembaga KPK untuk meningkatkan pengawasan serta bersikap tegas dalam penerapan regulasi atau peraturan perundang-undangan terkait penyalahgunaan kewenangan jabatan.

Bamsoet mendorong pemerintah meningkatkan kerja sama kepada pihak terkait untuk mencegah korupsi. Termasuk kerja sama pengawasan dari organisasi masyarakat. "Maupun lembaga swadaya masyaraka atau LSM, guna meminimilisir terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam dinasti politik," kata dia.2 dari 3 halamanAncam DemokrasiPolitikus Partai Golkar itu juga mendorong pemerintah mengedepankan kemampuan, kompetensi, dan integritas sumber daya manusia untuk calon pemimpin di setiap daerah dalam mengisi jabatan tertentu.

"Dikarenakan apabila praktik politik dinasti masih terus terjadi di masa mendatang, maka ancaman demokrasi melalui Pilkada dapat berpotensi dibajak oleh kelompok elit politik," pungkasnya.3 dari 3 halamanSaksikan Video Pilihan di Bawah Ini:Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar dsn istri sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur. KPK juga resmi menahan keduanya di Rutan KPK.

Terutama daerah atau kabupaten kota yg tidak ada kampus universitas besar,disitu biasanya rawan penyalahgunaan wewenang

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

KPK dan Bareskrim Diminta Proses Dugaan TPPU Setya NovantoMAKI meminta hakim tunggal praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan KPK dan Badan Reserse Kriminal untuk memproses dugaan tindak pidana pencucian uang Setya Novanto. KPK bareskrim SetyaNovanto
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

KPK Sebut Diminta DPR Fokus Tangani Korupsi Sektor Sumber Daya AlamKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut diminta Komisi III DPR RI agar fokus menangani kasus korupsi di sektor sumber daya alam (SDA). Kok gitu.....
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

KPK Diminta Awasi Penggunaan Dana Penanganan Covid-19Dana penanganan pandemi Covid-19 mencapai Rp 695,2 triliun.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »

KPK Diminta Tangani Korupsi Sektor Sumber Daya AlamKomisi III meminta KPK menangani kasus-kasus korupsi terutama di sektor sumber daya alam (SDA).
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »

ICW pertanyakan rapat Komisi III DPR dengan KPK digelar di Gedung KPKIndonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan KPK yang digelar di Gedung KPK, Jakarta, ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

DPR Rapat di KPK, Bekas Pimpinan KPK: Berpotensi FraudMenurut Bambang Widjojanto, DPR harus menyampaikan secara terbuka alasan rapat digelar tertutup di gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK DPR Makin aneh KPK dizaman Jokowi! TST aja bang sosmedbw walaupun mereka membantahnya?
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »