kepada pekerja atau buruh yang mengalami PHK. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang JKP.
Plt Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Tri Retno Isnaningsih mengungkapkan jaminan ini diharapkan bisa meringankan beban buruh yang mengalami PHK dengan mendapatkan manfaat uang tunai, akses informasi kepada pekerja sampai pelatihan kerja. Menurut Tri ini merupakan program baru dibandingkan dengan negara tetangga lainnya."Di negara lain perlu waktu yang lama seperti Malaysia dan Korea ini ditetapkan perlu waktu sekitar 35 tahun dan relatif singkat menetapkan JKP ini," kata dia dalam acara sosialisasi virtual, Rabu .
Dia mengungkapkan meskipun penetapannya terbilang singkat diharapkan bisa berjalan dengan baik dan bisa diimplementasikan di lapangan. Menurut dia dibutuhkan mediator untuk bekerja sama di lingkungan ketenagakerjaan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.