Kompetensi Program Kesehatan harus jadi Prioritas |Republika Online

  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 81 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 36%
  • Publisher: 63%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Komisi V saat ini sedang membahas RKUA- PPAS bersama mitra kerja.

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG BARAT--Kompetensi program kesehatan dalam situasi pandemi saat ini harus menjadi prioritas karena salah satu permasalahan saat ini di Jawa Barat adalah penanggulangan Covid-19. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru'yat mengatakan, rasionalisasi program kesehatan jangan sampai terganggu karena akan menjadi permasalahan yang besar terhadap penanggulangan Covid -19 di Jawa Barat.

"Kami bersama Komisi V bersama-sama mendapatkan informasi terkait perubahan APBD dari mitra kerja Komisi V terutama untuk perihal penanganan penanggulangan Covid-19," katanya di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, dalam siaran pers yang diterima Republika, Jumat .

Komisi V yang saat ini sedang membahas RKUA- PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2021 bersama mitra kerja Komisi V sekarang, menurut Ru'yat melalui rapat kerja bersama ini dapat membahas apa saja yang dapat menjadi acuan dasar."Ini nantinya untuk dibahas lebih dalam di Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya menambahkan, pihaknya melihat ada beberapa hal yang harus ada pembenahan sistem dalam sektor kesehatan."Semoga cepat ada realisasi berupa pergub yah bahwa sekarang ini masih kesulitan dengan Silpa, jadi rumah sakit itu setiap tahun menghasilkan uang rumah sakit yang sudah BLUD. Tapi tidak bisa langsung dibelanjakan karena belum ada Pergub yang mengatur.

Terkait Dokter Spesialis yang membutuhkan biaya yang sangat besar, kata Hadi, hal tersebut dibebankan kepada pihak rumah sakit yang bersangkutan karena ada berbagai solusi seperti bekerjasama dengan perbankan untuk upah, biaya oprasional dan lainnya. Dari beberapa permasalahan tersebut, pihaknya berharap jika hal tersebut dapat menjadi perhatian penting, terutama perihal pelaksanaan vaksinasi yang saat ini sebagai salah satu penanggulangan penyebaran Covid-19 ditengah masyarakat.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Komisi III Minta Polri Bijak dan Sesuai dengan Semangat Restorative Justice Kapolri - Tribunnews.comPolri diminta bijak dan sesuai dengan semangat restorative justice yang diserukan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit.
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

Komisi III DPR RI akan Panggil Menkumham untuk Tindaklanjuti RUU PAS
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Presiden Komisi Eropa Desak Program Vaksinasi Dipercepat |Republika OnlineEropa akan menyumbangkan 200 juta dosis vaksin bagi negara-negara dunia ketiga Iiiiiiiiiiiiiiiyyyyy....
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Anggota Komisi III DPR Geram, Dua Oknum Polisi di Bone Terlibat Kasus Narkoba - Tribunnews.comIa meminta Polda Sulawesi Selatan dan Polres Bone transparan dan akuntabel apabila dua oknum kepolisian tersebut terbukti melakukan penyalahgunaan
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

Ketua Komisi X Sebut Penyebaran Radikalisme di Kampus NyataKetua Komisi X DPR RI menilai setiap rektorat kampus di Indonesia merespons peringatan Presiden Jokowi soal penyebaran radikalisme di kalangan mahasiswa. Emang iyaaa Ngarang, fitnah dan ngaco
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

Komisi I DPR: Bakamla \u0027Kedodoran\u0027 Jaga Perbatasan LautBadan Keamanan Laut (Bakamla) dinilai “kedodoran” menjaga perbatasan laut karena tidak memadainya prasarana dan sarana yang dimiliki.
Sumber: voaindonesia - 🏆 15. / 63 Baca lebih lajut »