TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan menyesalkan usulan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat menarik Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual dari Program Legislasi Nasional 2020. Ketua Panja RUU PKS, Marwan Dasopang sebelumnya mengatakan RUU ini ditarik lantaran pembahasannya sulit.
Kata dia, Komisi VIII pada 2019 berjanji menjadikan RUU PKS sebagai prioritas pembahasan.'Atau mengalihkan pembahasan ke alat kelengkapan DPR seperti Baleg yang bisa membahasnya secara lebih komprehensif,' kata dia.Siti juga meminta perhatian pimpinan DPR memenuhi janji menjadikan RUU PKS sebagai bentuk hadirnya negara terhadap korban. 'Hadirnya negara untuk kepentingan korban kekerasan seksual adalah kewajiban konstitusional.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jokowi Semprot Para Menteri, PKS: Rakyat Sudah Alami Krisis Covid-19Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan ketidakpuasannya terhadap kinerja para menterinya dalam menangani berbagai persoalan... Semprot doank, mg nyamuk ? TABOKIN DONK PA,,, BRANI GX,,,? klo gw presidenye,,, gw GAPLOKIN smoanye,,,
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Menteri Tetap Lamban, PKS Minta Jokowi Reshuffle Pekan DepanKetua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai satu pekan sudah cukup untuk melihat perbaikan kinerja menteri. Jika tak ada perbaikan, perlu langsung reshuffle. Lhoh kok pks ngatur ngatur bences sok iye ngatur2.. jokowi usul pak,jubir diganti haikal_hassan , jawara mangap yang sukses memberi fakta kebangkitan PKI di Indonesia
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Politikus PKS: Butuh Tindakan Cepat dari Pemimpin, Bukan Sekadar PidatoPolitikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengkritisi video kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
PLN Punya Utang Rp500 Triliun, PKS Desak BPK Audit InvestigatifDari hasil audit tersebut, baru dapat dibangun rekomendasi konstruktif dan sistematis untuk merancang strategi dan langkah...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Jika Tak Ada Perubahan, PKS Sebut Tiga Pimpinan Kementerian Ini Patut Direshuffle - Tribunnews.comAnggota Komisi II DPR itu menilai, tiga kementerian pada sektor tersebut pada saat ini, menjadi tulang punggung penjaga rakyat di masa krisis wabah Aaah itukan menurut dia ajah, itu hak prerogative Presiden Kalo PKS yg ngomong, ambil kebijakan sebaliknya, itu dah paling bener Ga perlu di reshuffle, mereka tau apa yg harus dilakukan setelah sidang kabinet.
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »
Ancam Reshuffle, PKS: Segera Ambil Keputusan, Presiden tak Boleh Mengeluh Apalagi Curhat - Tribunnews.comsepekan paling lambat mesti ada tindak lanjut aksi dan keputusan tegas dari Jokowi atas pernyataannya tersebut. Dari dulu2 selalu gitu
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »