Padang - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI menyebutkan telah menerbitkan sekitar 7.000 surat keterangan kepada masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM berat masa lalu.
Akan tetapi, sambung Semendawai, dari jumlah tersebut belum semua korban mendapatkan haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Ia mengatakan pelayanan kepada korban pelanggaran HAM berat tersebut juga tergantung kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban . Komnas HAM hanya sebatas melakukan asesmen dan verifikasi kemudian menerbitkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan memang menjadi korban pelanggaran HAM berat masa lalu.
Semendawai yang juga eks Ketua LPSK tersebut menjelaskan untuk mendapatkan hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka para korban terlebih dahulu harus mengantongi surat keterangan yang bersangkutan menjadi korban pelanggaran HAM berat.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Lapor ke Komnas HAM, Kubu Hasto PDIP Desak Komnas HAM Tunjukkan TaringBerita Lapor ke Komnas HAM, Kubu Hasto PDIP Desak Komnas HAM Tunjukkan Taring terbaru hari ini 2024-06-12 21:33:27 dari sumber yang terpercaya
Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »
Usulan Penambahan Anggaran Komnas HAM dan Komnas Perempuan Dinilai Terlalu KecilUsulan penambahan anggaran Komnas HAM dan Komnas Perempuan dianggap terlalu kecil oleh Komisi III DPR.
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »
Komisi III minta Komnas HAM selesaikan aturan kepatuhan rekomendasiKomisi III DPR RI meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Dampak Bisnis & Korporasi terhadap Pembentukan DOB Papua Jadi Perhatian Komnas HAMKomnas HAM meluncurkan Laporan Tahunan Komnas HAM tahun 2023 di kantor Komnas HAM RI Jakarta Pusat, Senin (10/6/2024).
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »
Komnas HAM: Festival HAM ajang memberikan kritik dengan cara sehatKomisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Putu Elvina menilai Festival Hak Asasi Manusia menjadi ajang masyarakat ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Komnas HAM Ungkap Dugaan Pelanggaran HAM Terkait Penyitaan Barang Pribadi Staf Hasto PDIP Oleh KPKIa menjelaskan, bahwa terdapat dugaan penyitaan dilakukan tanpa menunjukkan surat perintah penyitaan maupun izin dari Dewan Pengawas KPK
Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »