- Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat meluncurkan investigasi terhadap langkah Presiden Donald Trump menghentikan dana untuk Organisasi Kesehatan Dunia .
“Tapi, tentu, memutus pendanaan WHO saat dunia menghadapi tragedy Covid-19 bukan jawabannya,” ungkap dia dalam surat pada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.Dalam surat itu, Engel meminta Departemen Luar Negeri untuk memberikan 11 dokumen atau informasi lain terkait keputusan untuk menhaan pendanaan pada pukul 5 sore pada 4 Mei.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua DPR AS Dukung Rival Donald Trump di Pilpres AS 2020Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat Nancy Pelosi menyatakan dukungan bagi Joe Biden untuk melawan Donald Trump di pemilihan presiden November mendatang. PilpresAS2020
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Klaster Ketenagakerjaan Ditunda, Fadli Zon: DPR Harus Kritisi Perppu CoronaPresiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law Rancangan Undang-Undang...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Bantuan Sembako Diharap Ringankan Beban Pegawai Lingkungan DPRBantuan paket Sembako yang diberikan DPR RI tepat menjelang bulan Ramadan diharapkan dapat meringankan beban masing-masing pegawai di lingkungan DPR RI.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Komisi X DPR Sambut Positif Penundaan PONPON yang sedianya digelar di Papua pada Oktober 2020 ditunda hingga Oktober 2021. Keputusan pemerintah itu dinilai sebagai langkah tepat di tengah wabah virus korona.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Khawatirnya Pakar Hukum hingga Anggota DPR terhadap Perppu CoronaPerppu Corona bikin khawatir banyak orang, mulai dari pakar hukum, aktivis antikorupsi, hingga anggota DPR. Menko Mahfud Md menilai sikap kritis itu wajar. PerppuCorona '...tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.' (copas Ps 27 ay 2 Perppu) Emang ada Tipikor yg dilakuin 'itikad baik' dan sesuai 'ketentuan perUU'?🤔
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Komisi X DPR RI: Pemerintah Ayo, Dong Lebih Serius Garap Wisata Usai CoronaPemerintah pusat diminta lebih serius menggarap pariwisata Indonesia setelah pandemi virus Corona berakhir. Komisi X DPR RI menilai ada yang belum tergarap. Ini katanya: Pariwisata via detikTravel detikTravel Gak punya otak ya, fokus dulu urus corona lah detikTravel Kayaknya belum nyadar efek bakar2 duit wisatawan... udah lah fokus urusan pokok dulu. Mau ibadah aja repot, malah ngurusi wisata. detikTravel Setuju..Promosi Pariwisata harus segera dimulai sekarang !! Tempat2 pariwisata disetiap provinsi harus sudah merencanakan Event2 Promotion yang menarik bekerja sama dengan elemen2 yang terkait..penginapan, pemda, masyarakat, travel, transportasi dlsb...bentuk Gugus Tugas.
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »