REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapat persetujuan DPR RI apabila tetap ingin melanjutkan program organisasi penggerak . Baca Juga "Kami minta kepada kemendikbud nanti, apapun keputusan yang menyangkut soal POP ini, kita minta supaya semuanya harus mendapatkan persetujuan dari DPR RI, melalui komisi X," ujar Huda, Kamis .
Bagaimanapun, menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini, secara kelembagaan, kelanjutan POP harus diputuskan bersama-sama, antara DPR dan Kemendikbud. Terlebih lagi, anggaran sebesar Rp 595 dalam program ini berasal dari APBN. Sebelumnya, Kemendikbud telah meminta maaf terkait kisruh POP ini. Mendikbud Nadiem Makarim telah meminta maaf kepada NU, Muhammadiyah, dan PGRI soal kisruh Program Organisasi Penggerak . Ia berharap, ketiga organisasi besar tersebut bersedia memberikan bimbingan dalam melaksanakan programnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Polisi: Mucikari VS dapat komisi Rp10 jutaKabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengungkapkan bahwa mucikari yang menawarkan jasa VS ke pengusaha mendapatkan komisi sebesar Rp10 ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »