REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi X DPR mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan dana darurat pendidikan menyusul kompleksitas masalah Pendidikan selama masa pandemik Covid-19. Baca Juga Dana darurat pendidikan dinilai juga menjadi salah satu solusi percepatan penyerapan anggaran Covid-19 yang dikeluhkan Presiden Joko Widodo .
Huda menjelaskan dari pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang menjadi tulang punggung pendidikan selama masa pandemi diketahui jika banyak memunculkan masalah. Beberapa persoalan tersebut di antaranya banyak siswa yang belum punya smart phone, keterbatasan dana untuk membeli kuota data, hingga tidak meratanya akses internet di sejumlah daerah. Kondisi ini memaksa para siswa untuk melakukan berbagai upaya agar bisa tetap belajar.
“Alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah yang bisa digunakan untuk subsidi pembelian kuota internet juga terbatas sehingga tidak bisa menjangkau kebutuhan peserta didik,” katanya.
Usulan cerdas,
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota Komisi II Usul Ambang Batas Pencalonan Pilkada DiturunkanGuspardi berpandangan, persyaratan 20 persen terlalu berat dan memunculkan potensi pasangan calon 'memborong' dukungan dari partai politik.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Soal Video Anji-Hadi Pranoto, Anggota Komisi IX DPR: Harus ada Tindakan Hukum yang TegasAnggota Komisi IX DPR merespons video wawancara musikus Anji dengan pria bernama Hadi Pranoto terkait obat herbal Covid-19. HadiPranoto
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Anggota Komisi IX: Pelaku Penyesatan Informasi soal Covid-19 Harus Dihukum'Harus ada tindakan hukum yang tegas. Saya kira banyak klausul hukum yang bisa diterapkan terkait hal itu,' ujar Saleh. Awas banyak rekam jejak digital dibulan februari maret... Jangan dipancing, karena rakyat punya rekam jejak para pejabat untuk membekap pendapat mereka..
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Komisi X : Sekolah Dibuka Harus Berdasarkan Keputusan BersamaMenurut Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, pembukaan sekolah ini tidak boleh ada pemaksaan, tetapi harus berdasarkan kesepakatan bersama.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Komisi X Minta Nadiem Alokasikan Subsidi Internet dan Ponsel Pintar bagi Siswa“Saya minta anggaran POP yang Rp 495 miliar untuk mensubsidi PJJ yang sulit luar biasa saat ini. Khususnya di daerah-daerah terpencil. Seperti subsidi kuota, pembelian smartphone, dan membantu honor para guru,” | Nasional Infrastruktur jaringan internetnya gk dipikirkan skalian? Trus yg dipedalaman papua yg gk terjamah jaringan internet gmn? Subsidi kuota sama smartphone percuma Saya setuju nih ama wakil rakyat yg ini lah kasihan dong relawan yang mau dibalas budinya lewat jalur POP hahaha
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Komisi Dakwah MUI Apresiasi Deklarasi Gerakan Akhlak BUMN |Republika OnlineKomisi Dakwah MUI menilai gerakan Aklak BUMN ikhitar memperbaiki lembaga itu.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »