REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan UU KPK, Presiden Joko Widodo akan memilih langsung Dewan Pengawas KPK tanpa melalui panitia seleksi . Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengatakan, pihaknya tak bisa mengintervensi hal tersebut.
Komisi III juga tak menghiraukan dewas KPK yang berasal dari unsur apapun, termasuk kepolisian atau mantan penyidik KPK. Asalkan anggota Dewas memiliki integritas dan kompetensi dalam mengawasi kerja komisi anti rasuah tersebut. Terkait adanya konflik kepentingan dalam dalam pemilihan Dewas KPK, Herman mengatakan bahwa DPR tak mengurus hal tersebut. Sebab, Komisi III hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan UU KPK.
Diketahui, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi telah berlaku sejak 17 Oktober 2019. Salah satu yang disoroti adalah poin soal penyadapan yang harus terlebih dahulu meminta izin kepada dewan pengawas.
Pengawas di atas nya pengawas... Apa ya nama nya... Dewa atau tuhan
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi II akan Panggil Mendagri untuk Bahas Pemekaran PapuaMasih adanya sejumlah pro dan kontra terkait pemekaran wilayah di Papua. yang dibutuhi rakyat papua itu kesejahteraan bukan pemekaran yang hanya menimbulkan kecembuaruan sosial baru.. yang menikmati siapa , yang enak siapa.. rakyat tetep aja gitu2 aje maaf masih pake koteka dan jerami2 bahkan sampe di exploitasi untuk iklan tv..hadeeeh
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Komisi II Rapat soal Peraturan KPU, Gerindra Soroti Petugas KPPS MeninggalDalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI, Fraksi Gerindra menyoroti soal aturan tentang syarat umur petugas KPPS. Seperti apa? PetugasKPPS Gerindra
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
5.340 Jabatan Eselon III-IV DKI Terancam DihapusPenghapusan jabatan eselon III-IV bagian dari wacana perampingan birokrasi. Katanya mau pindah Ibukota kau..Jok... IBU kandung sendiri pun tak jelas..Bodat.. Perampingan Eselon?, Untungna abdi parantos pangsiun
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
5.340 Eselon III-IV DKI terancam dihapusWacana Presiden Joko Widodo untuk merampingkan birokrasi di pemerintah pusat hingga daerah diprediksi akan berdampak dihapusnya 5.340 jabatan eselon III dan ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
5.340 Eselon III dan IV DKI Terancam DihapusWacana Presiden Joko Widodo untuk merampingkan birokrasi di pemerintah pusat hingga daerah diprediksi berdampak dihapusnya 5.340 jabatan eselon III dan IV di lingkup Pemerintah DKI Jakarta Calon pengangguran. ANCAMAN
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
5.340 Jabatan Eselon III dan IV Pemprov DKI Terancam DihapusWacana perampingan birokrasi dari Presiden Jokowi diprediksi berdampak pada penghapusan 5.340 jabatan di Pemprov DKI. Tunjangan pegawai pun dievaluasi. hapus aja....habis2in anggaran tp kerjanya gak jelas🙄
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »