REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry meminta Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Irjen Pol Asep Suhendar mengusut tuntas kasus dugaan intimidasi dan pengancaman terhadap panitia kegiatan diskusi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
"Selain itu, aparat kepolisian juga harus memastikan keselamatan para pihak yang diteror. Saya harap kepolisian serius melakukan penyelidikan dan penindakan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi di era demokrasi seperti sekarang," ucap dia. "Apalagi, diskusi oleh mahasiswa UGM ini digelar dalam forum akademis," ucap politikus asal NTT itu.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi III DPR: Kasus Nurhadi Jadi Pintu Masuk Pemberantasan Mafia PeradilanMenurut Arsul Sani, Komisi Hukum DPR RI meminta KPK agar tidak berhenti pada kasus yang menyebabkan Nurhadi menjadi tersangka saja. DPRRI
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Kerusuhan AS, Komisi I DPR Minta Pemerintah Pastikan dan Pantau Keselamatan WNIKetua Komisi I DPR Meutya Hafid, menyayangkan kerusuhan di sejumlah kota di Amerika Serikat yang memprotes kematian warga kulit hitam George Floyd di tangan polisi yang menangkapnya di Minneapolis, Amerika Serikat.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Komisi 1 DPR RI: Menyayangkan Meluasnya Kerusuhan di AS | Republika OnlinePerwakilan RI di Amerika Serikat diminta memastikan keselamatan para WNI
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Ketua Komisi 1 DPR Meutya Hafid Menyayangkan Meluasnya Kerusuhan di AS - Tribunnews.comPemerintah AS perlu meredam gejolak chaos dengan memastikan perbedaan perlakukan tidak terjadi di Amerika Serikat. Indonesia kalau pilih kasih bisa juga seperti AS.
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »
Pembatalan Haji Sepihak, Ketua Komisi VIII DPR: Mungkin Menag Enggak Tahu Undang-UndangKomisi VIII DPR mengkritik pengumuman pembatalan pemberangkatan jemaah haji 2020 oleh Menteri Agama (Menag) secara sepihak... Bukannya Saudi tahun ini Memang tidak menyelenggarakan haji? Halaaaah sama sj dprri jg melempem. Drama2 mulai dimainkan Mau kemanain sihhh pak.. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂..
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Komisi VIII Protes, Pembatalan Ibadah Haji 2020 Diputuskan Tanpa Persetujuan DPRMenurut Ketua Komisi VIII Yandri Susanto, segala sesuatu terkait pelaksanaan ibadah haji harus dibahas dan diputuskan bersama DPR. Ah masa
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »