berhubungan dengan pemerintahan dalam negeri, kewilayahan dan pemindahan Aparatur Sipil Negara .
"Kawan-kawan, mengatakan bahwa karena ini karena memang terkait pemetaan dalam negeri, kewilayahan, transfer PNS yang semua di bawah Kemendagri," ujarnya. "Kenapa UU Ibu Kota Negara leading sectornya Bappenas? Enggak cocok, Bappenas itu sektoral, sekarang juga ada di komisi XI dan dia lebih kepada pengkajian," kata Mardani.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Honorer K2 Jangan Menafsirkan Sendiri Kesimpulan Raker Komisi II DPRNur Baitih mengimbau rekan-rekannya sesama honorer K2 agar tidak menafsirkan mentanh-mentah kesimpulan raker Komisi II DPR dengan Menpan RB. honorerK2
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Dewan Pembina Honorer Kecewa Hasil Raker Komisi II DPRKetua Dewan Pembina Forum Honorer Indonesia (FHI) Hasbi menilai, kesepakatan raker Komisi II DPR belum mengakomodir kepentingan honorer K2. honorerK2
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Pernyataan Hugua Komisi II soal Isu Honorer DihapusMenanggapi isu honorer dihapus, anggota Komisi II DPR Hugua menegaskan pihaknya mendesak pemerintah mengangkat honorer K2 menjadi PNS dan PPPK. Isuhonorerdihapus
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Anggota Komisi II Cornelis Bantah Honorer Dihapus atau DipecatAnggota Komisi II DPR Cornelis menanggapi isu honorer dihapus atau dipecat, yang saat ini berkembang luas di kalangan honorer K2. Isuhonorerdihapus
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Komisi Myanmar Sebut tak Ada Genosida RohingyaKomisi Myanmar tak menampik adanya pembunuhan Muslim Rohingya. Genocide by the NKRI Islamist fake state of Indonesia too.. you lie too much on twitter Republika Komisi myanmar kafir radikal
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Ketua Komisi Intelijen DPR Tegur Trump dan Republik Terkait Sidang PemakzulanKetua Komite Intelijen DPR AS, Adam Schiff, Selasa (21/1/2020), mengecam Presiden Donald Trump dan pemimpin Senat dari Partai Republik karena menolak untuk mengizinkan saksi atau dokumen tambahan pada Yg terjadi: Trump dan Republik tegur Ketua Komisi Intelijen DPR Terkait Sidang Pemakzulan
Sumber: voaindonesia - 🏆 15. / 63 Baca lebih lajut »