sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia . Menurut anggota dewan asal Papua ini, pemerintah memang tak serius menangani berbagai persoalan yang terjadi di Papua.
yg ngomong orang pdip ! ngomongin junjungannya hahahaha
Dikit dikit tak urus, dikit dikit tak becus. Memang kasta paling sempurna di dunia ini kastanya para anggota dpr 😅
ga seriusnya dlm hal apa dulu?
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi III Minta Semua Pihak Menahan Diri di ManokwariAparat diharap bisa bersikap bijak terkait aksi massa Manokwari.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Komisi Pengawas Haji Resmi DibubarkanMelalui Keppres No.68/P Tahun 2019 resmi dibubarkah 🤣🤣🤣 Mau numpang tanya selama ini ngawasin penggunaan dana haji juga ga? Akad kemana dipake kemana.. Penguasa ngurusi umat ko kaya main main 🙄 cari aman.. gua bubarin ya... 😃
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Komisi Dakwah MUI Nilai UAS Tak Bermaksud Mencela Agama LainWakil Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fahmi Salim mengatakan masyarakat tak perlu memperkaraka substansi ceramah UAS. Tuh udah dibela yg sealiran Kalo begitu kenapa hal yang sama dulu tidak dilakukan kepada pak Ahok,banyak ngeles bilang saja ada keberpihakan.lemahh Ga kaget....
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Komisi Kejaksaan Dukung Jaksa Agung dari Internal
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Minta Polisi Cepat Tangani Kerusuhan ManokwariTaufiq berharap semua pihak bisa menahan diri terkait insiden rusuh yang mengakibatnya terbakarnya Gedung DPRD Papua Barat itu.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
10 Calon Komisi Informasi Jabar Lulus Seleksi AkhirSebanyak 10 nama yang lulus tersebut diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat dan selanjutnya diserahkan ke DPRD Jabar guna mengikuti uji kepatutan dan kelayakan.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »