Komisi II Minta Kemenpan RB Tingkatkan Kemampuan ASN Manfaatkan Teknologi selama WFH

untuk berkomunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan kualitas jaringan internet hingga layanan video atauyang memiliki sistem keamanan tinggi agar data dan informasi pemerintah dapat terlindungi dari ancaman hacker atau kejahatan cyber lainnya," ujarnya.

Adapun dalam rapat kerja, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Johan Budi mengusulkan, rapat kerja yang sering dilakukan instansi pemerintah tidak hanya mengandalkan satu aplikasi digital yaitu Zoom.Ia berharap pemerintah memiliki aplikasi buatan sendiri agar keamanannya lebih terjaga. "Kondisi pandemi membuat kita 'oh ternyata kita sebenarnya bisa efektif juga kerja-kerja melalui dengan menggunakan Zoom', atau usulan gimana kita bisa bikin sistem sendiri sehingga di mana pun kita berada itu bisa melakukan kerja-kerja dengan bahkan lebih sempurna," kata Johan dalam rapat.

Menanggapi hal tersebut, Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan, Kemenkominfo tengah membangun jaringan pengamanan"Kemudian aplikasi via zoom, Telkomsel telah menghasilkan berapa produk kita tunggu. Saya kira karena kaitan pengamanan dariitu. Kembali tadi ke anggaran tadi Kominfo mau membangun satu tempat yangMenangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Komisi II DPR Minta Pengawasan Netralitas ASN DitingkatkanKomisi ASN (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) perlu meningkatkan pengawasan dan penanganan pengaduan netralitas ASN.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »

DPR akan Klarifikasi Komisi VII Soal Minta CSR |Republika OnlinePimpinan DPR akan mengklarisifikasi soal CSR kepada dua anggota Komisi VII hari ini. Papah minta CSR. Kelihatannya sudah dianggap lazim yaa ?
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Pimpinan DPR Panggil Komisi VII Minta Penjelasan soal CSRPimpinan DPR memanggil para pimpinan Komisi VII siang ini. Mereka dipanggil untuk dimintai penjelasan terkait tanggung jawab sosial perusahaan holding BUMN tambang. CSR via detikfinance
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Komisi II Desak Penerbitan Perpres Gaji Honorer Lulus Seleksi PPPKKomisi II mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Perpres tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Komisi III akan Panggil Dukcapil DKI Terkait e-KTP Djoko TjandraBuronan kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, membuat KTP elektronik (e-KTP) kurang dari sejam. Terkait hal tersebut, Komisi III DPR RI akan memanggil Dukcapil DKI dan lurah setempat. ektp Via 20detik 20detik aing benerin KTP 5 bulan baru jadi pakkkk :( 20detik Rakyat jelata bikin eKTP kelarnya tar sok tar sok.... 20detik The real manfaat punya ‘orang dalem’
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Komisi III DPR: Semua Penegak Hukum Kecolongan Buron Djoko Tjandra Masuk IndonesiaMenurut Sahroni, orang yang melindungi Djoko Tjandra dari kejaran para penegak hukum telah bekerjasama sejak melarikan buronan tersebut ke luar negeri.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »