Komisi II DPR: Publik Harus Tegur Calon Kepala Daerah Abai Protokol Kesehatan

"Bagi cakada yang menjalankan dan mengajak menaati prokes ini harus terus dilakukan hingga kampanye dan pilkada usai. Cakada yang terbukti abai dan melanggar ketentuan kampanye harus mendapatkan saksi tegas," kata Saan, dalam keterangannya, Kamis .

"Termasuk pula masyarakat atau pemilih perlu mengingatkan atau menegur cakada yang abai dan tidak memasukan sosialisasi prokes ke dalam agenda kampanye," kata Saan, Saan menilai, sampai saat ini kampanye berlangsung kondusif. Khususnya soal penerapan protokol kesehatan."Ketaatan prokes selama pilkada ini sudah lebih baik ketimbang tahapan sebelumnya. Terus ditingkatkan supaya pilkada ini aman dari virus korona, sukses dan lancar dari sisi mutu demokrasi," tegasnya.Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Yaqut Cholil Qoumas menambahkan terdapat sejumlah peserta pemilu yang masih mengesampingkan ketentuan kampanye.

"Prokes seperti tidak diindahkan dan banyak cakada yang berkampanye masih seperti saat normal. Seharusnya cakada menggunakan momentum kampanye untuk ikut mensosialisasikan protokol kesehatan, sekaligus sebagai tanggung jawab terhadap masyarakat karena biar bagaimanapun, keselamatan masyarakat jauh lebih penting," paparnya.

Bagi Yaqut, para kandidat kepala daerah harus memiliki tanggung jawab moral atas kesehatan masyarakat."Jika mereka merebut kekuasaan memang untuk diabdikan kepada rakyatnya. Kecuali motifnya lain, ya mereka pasti tidak peduli dengan keselamatan rakyatnya," pungkasnya.

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Satu Tahun Jokowi-Maruf, Ini Catatan Ketua Komisi X DPR   |Republika OnlineKetua Komisi X DPR menyampaikan catatan pendidikan 1 tahun Jokowi-Maruf
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Komisi IX DPR Usul Aparat Hukum di Tempat Wisata Ditambah Saat Libur PanjangKomisi IX DPR mengusulkan agar aparat penegak hukum ditambah saat libur panjang nanti. Baik di tempat wisata, tempat umum, ataupun transportasi publik.
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Komisi IX DPR Minta Seluruh Proses Vaksinasi Berjalan Transaparan - Tribunnews.comPemerintah juga diminta harus transparan terkait penggunaan anggaran dalam pengadaan vaksin Covid-19.
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

Jelang Long Weekend, Anggota Komisi IX DPR Minta Titik Keramaian Diawasi KetatLibur panjang di tengah pandemi Corona berlangsung akhir Oktober 2020. Anggota Komisi IX DPR F-PKS mengingatkan masyarakat lindungi diri sendiri dan keluarga. sayakorbanaxamandiri TEMAN2 DIMANAPUN ANDA BERADA JIKA KE bankmandiri DAN DITAWARIN AXA_Mandiri JANGAN MAU IKUT KARENA ITU MENYENGSARAKAN NASABAH, MODUS INVESTASI TP ITU SUATU PENIPUAN DAN BANYAK MERUGIKAN NASABAH TIDAK MENGUNTUNGKAN BANYAK MODUS UNTUK MERAMPOK UANG NASABAH
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Komisi Agama DPR: Materi Khutbah Jumat tak Boleh Diwajibkan |Republika OnlineSudah banyak buku khutbah kontemporer yang bisa dijadikan rujukan.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Komisi V DPR Minta Tiang Monorel Jakarta Dibongkar: Bahayakan KeselamatanTiang-tiang konstruksi monorel di kawasan Jaksel masih berdiri kokoh tanpa kejelasan. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus meminta pemerintah agar mencopot tiang itu. MonorelJakarta Eh gimana2? Hayo.ini bukti kalo negri ini ada rezim korupsi lho. emang sih tiang ini buat kumuh & ganggu estetika sepanjang jalan rasuna said sih, yang harusnya bisa jadi kawasan perkantoran yang rapi malah jadi aneh ada tiang2 ini.. kalo gasalah di depan perbakin aja masih banyak ini tiang2 ini sampe ps..
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »