Komisi II DPR membuka opsi bagi Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. FOTO/DOK.SINDOnews- Komisi II DPR membuka opsi bagi Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atas. Perppu ini untuk mengakomodasi Daerah Otonom Baru Papua dan Ibu Kota Negara Nusantara sebagai daerah pemilihan baru di Pemilu 2024.
"Kendati demikian kami menyadari hal itu penting untuk diakomodasi pada Pemilu 2024," kata Rifqi dalam keterangannya dikutip, Sabtu .
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Tetapkan RUU Papua Barat Daya Jadi Usul Inisiatif Komisi II |Republika OnlinePersetujuan dilakukan tanpa merevisi UU Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Penetapan Provinsi Papua Barat Daya Dilanjutkan, Komisi II DPR Akui Dana Pemerintah KurangKomisi II DPR RI melanjutkan kembali pemekaran provinsi Papua Barat Daya tersebut. Alasan klise kembali menyeruak, yakni dana Daerah Otonomi Baru (DOB) mandek. separatis kebakaran jenggot karena takut akses uang dan kekuasaannya jdi terbatas.. apalagi skrg oknum pejabat yang dukung pemekaran dob karena dorang su sadar harus fokus di tong! RAKYAT SADAR DAN TAU TRA BISA LAGI DIBODOHI OLEH PEJABAT2 KORUP YG SU GEROGOTI DANA OTSUS SELAMA 20 kasihan separatis sekarang su tra ada yang backup lai sebab oknum pejabat su berbalik arah buat lebih fokus ke hak rakyat bukan soal kekuasaan dn uang2 lai! pejabat sudah sadar RAKYAT TRA LAGI BISA DIBODOHI OLEH OKNUM KORUP. APALAGI SELAMA 21 TAHUN RAKYAT DIKORUP SEBANYAK 138T Skrng su terbukti kalo pejabat2 dan petinggi negara dengar aspirasi tong buat sukseskan dob di tanah Papua. Ini semua dorang lakukan krna dorang su lihat betapa bajingannya separatis dan pejabat korup yg sllu makan hak2 tong slm 21 tahun! Apalagi rakyat su muak deng kasus2
Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »
Komisi IV DPR Minta Pemerintah Tindak Pelanggar Perizinan Kawasan HutanDPR RI meminta KLHK melakukan langkah antisipatif terhadap modus penggunaaan bentuk badan usaha korporasi yang diubah menjadi bentuk usaha koperasi di kawasan hutan.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Komisi II Nilai Tak Perlu Ada Daerah Pemilihan Baru di IKN | merdeka.comIKN juga tidak akan memiliki DPRD provinsi. Karena, IKN masuk di wilayah nasional dan bertanggungjawab langsung kepada presiden.
Sumber: merdekadotcom - 🏆 36. / 51 Baca lebih lajut »
Hadiri RDP dengan Komisi XI, Dekopin Usulkan Pembentukan Lembaga Audit Pengawasan Koperasi Simpan PinjamHadiri RDP dengan Komisi XI, Dekopin Usulkan Pembentukan Lembaga Audit Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam: Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Sri Untari Bisowarno, buka suara soal payung hukum Koperasi Simpan Pinjam atau KSP.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Digandrungi Anak Muda, Berapa Sih Komisi Jadi Afiliator Toko Online?Beberapa waktu belakangan ini profesi afiliator toko online ramai digandrungi anak muda. Besaran komisi menjadi salah satu daya tarik dari profesi ini.
Sumber: detikfinance - 🏆 18. / 63 Baca lebih lajut »