JAKARTA, KOMPAS.TV - Uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI digelar oleh Komisi I DPR RI. Menanggapi itu, anggota Komisi I DPR RI, Mutia Hafiz mengungkapkan bahwa menanyakan mengenai visi misi dari calon panglima termasuk mengenai masalah yang terjadi di Papua.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Utusan AS untuk LGBTQI+ Akan ke RI, Komisi VIII DPR Minta Pemerintah TegasAshabul Kahfi buka suara soal utusan AS akan melakukan perjalanan ke Vietnam hingga Indonesia untuk memajukan HAM LGBTQI+. Kahfi meminta pemerintah tegas.
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Komisi VII DPR Dorong Pembentukan Tim Khusus untuk Investigasi Persoalan di PT Amman MineralKomisi VII DPR mendorong dilakukannya audit investigasi terhadap PT Amman Mineral, perusahaan pengelola tambang emas dan tembaga di Nusa Tenggara.
Sumber: KompasTV - 🏆 22. / 63 Baca lebih lajut »
DPR Ingin Calon Panglima TNI Yudo Margono Punya Visi Hadapi Tantangan dampak Ekonomi GlobalWakil Ketua DPR akan menyoroti soal peran aktif TNI dalam menghadapi tantangan ekonomi global dalam fit and proper test calon panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono.
Sumber: VIVAcoid - 🏆 3. / 90 Baca lebih lajut »
Polemik Beras, Komisi IV DPR Minta Kementan dan Bulog KompakJika Kementerian Pertanian mengatakan produksi beras tersedia dan ada di penggilingan, segera sambungkan dengan Bulog.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
MUI Jember Haramkan Joget Pargoy, Komisi VIII DPR Bicara EtikaMUI Jember mengeluarkan fatwa bahwajoget 'pargoy' haram. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily berbicara soal cara berpandang hingga etika.
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Desak Bareskrim Jemput Paksa Ismail BolongPimpinan Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendesak Bareskrim Polri untuk melakukan jemput paksa terhadap Ismail Bolong terkait dugaan kasus suap tambang ilegal. Bagus, harusnya DPR ambil alih sebelum menjadi arena di grassroot yg mengakibatkan perpecahan. Ini contoh yg baik. Kalau dibawah ribut, bermusuhan terus akan merugikan. Buang waktu tenaga dan biaya percuma. Pd akhirnya kemajuan tidak bisa dicapai dan terus menjadi pasar neg lain. Bagaimana dengan Formula E(go) Anis dan JakPro ... kok Loe diem aja ? Emang si Ismail Bolong tu masih hidup
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »