Komisi Hukum Sebut Kondisi Rutan dan Lapas Kumuh |Republika Online

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masih maraknya peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan seperti yang terjadi di Rutan Salemba, beberapa waktu lalu, mendapat sorotan Komisi III DPR RI. Anggota Komisi Hukum DPR Hinca Pandjaitan pun pun meminta aparat berwenang mereformasi layanan pemasyarakatan agar hal itu tak menjadi lingkaran setan.

Karena lumpuhnya pengawasan, kata Hinca, hal itu membuat para bandar narkoba yang ada di dalamnya bisa bergerak bebas. Faktor itu yang akhirnya memicu terjadi napi Rutan Salemba membuat pabrik ekstasi, dan dikonsumsi napi lain yang mengakibatkan overdosis dan meninggal pada Ahad . "Makanya lakukan reformasi seluruhnya. Kemarin karutan dan kepala keamanan sudah, lanjutkan hingga ke tingkat kepala kantor wilayah dan Kadiv Pemasyarakatan ," ujar Hinca.

"Secara tidak langsung, sistem ini sudah membentuk pasar baru dan bukannya menyembuhkan, malah membuat kronis tingkat peredaran," terangnya.

sdh harus itu sebenarna lapas harus bebas dari sinyal.dan yg megang kendali bkn dr pihak lapasnya.maka kejahatan narkoba akan berkurang besarp,atau para pemain yg didlm lapas sulit bermain dr jeruji.

Hati2 saja dg komplek2 perumahan yg berdekatan dg-nya... Sinyal jamming bs 'menutup' komunikasi warga masyarakat sekitarnya...

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Komisi VIII DPR Kritik Mensos Tak Sebut BNPB di RUU Penanggulangan BencanaMensos Juliari Batubara yang mewakili pemerintah menilai tak perlu menyebutkan nama lembaga yang menanggulangi bencana dalam RUU Penanggulangan Bencana. Komisi VIII menyayangkan nama BNPB tak disebut. DPR Mensos Sependapat dgn KemensosRI , lebih baik tdk usah disebut BNPB_Indonesia . Agar BNPB tdk membelenggu UU Bencana, sehingga setiap Pemerintahan/Presiden fleksibel ambil kebijakan tanggulangi bencana tanpa merubah UU.
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Anggota Komisi III DPR Sebut RUU Jabatan Hakim untuk Memuliakan Hakim'RUU Jabatan Hakim ini adalah kita ingin memuliakan hakim, kita ingin membuat hakim-hakim kita ini menjadi posisi yang terhormat.'
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Kuasa Hukum Sebut Jaksa Pinangki Diperiksa Kejagung Rabu IniSelain Pinangki, tersangka lainnya adalah Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra dan Andi Irfan Jaya.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Komisi VIII DPR Kawal Penyaluran Dana BOS Madrasah |Republika OnlineDPR meminta tak terjadi lagi pemotongan BOS. kemarin nih rame .... dana BOS yg diminta sama oknum PNS didaerah, 'SHU' MATANEEEEEEE ncen PNS kelakuan SHU gini harus dipensiunkan.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Rapat dengan Komisi VIII DPR, Menag Diminta Klarifikasi Pernyataan Radikalisme-Good Looking - Tribunnews.comYandri meminta Menag memberi klarifikasi soal pernyataan radikalisme masuk ke masjid melalui anak muda yang menguasai bahasa Arab dan good looking.
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

Komisi II Kaji Sanksi Tunda Pelantikan Pemenang Pilkada |Republika OnlineMasih ada tiga tahapan pilkada lain yang berpotensi hadirnya massa.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »