REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Komisi C DPRD Jawa Timur menggunakan hak interpelasi kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Penggunaan hak interpelasi tersebut dimaksudkan untuk meminta keterangan Khofifah terkait berlartunya kekosongan posisi direktur utama dan direktur konsumer ritel pada Bank Jatim.
"Satu lagi yakni ketentuan tentang peryaratan usia calon direksi Bank Jatim yakni sekurang-kurangnya 35 tahun dan maksimal 55 tahun," ujarnya. Wakil Ketua Komisi C lainnya, Makmulah Harun menambahkan, interpelasi ini keputusan bersama. Setelah upaya mendapat kejelasan dari eksekutif soal permasalahan di Bank Jatim yang tidak kunjung selesai, tidak kunjung terjawab.
Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Timur Basuki Babussalam menyatakan, menolak wacana penggunaan hak interplasi yang diwacanakan Komisi C. Dia menilai, penggunaan hak interplasi di saat pandemi bukanlah sebuah solusi."Kami mohon maaf, tidak sepakat soal wacana interplasi tersebut," kata Basuki.
Penyebabnya barangkali karena takut pamor si ratu kecantikan meredup pasca sujud cium kaki dokter & intrik politik busuk mulai dimainkan untuk mereduksi/ menggoyang kinerja baik seorang gubernur KhofifahIP. Semoga pemimpin yang berkerja baik untuk rakyatnya dilindungi Allah SWT.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pakai Face Shield, Menkeu Sri Mulyani Ikuti Raker dengan Komisi XI DPRPakai Face Shield, Menkeu Sri Mulyani Ikuti Raker dengan Komisi XI DPR 8ukaSindonews
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Komisi III DPR: Semua Penegak Hukum Kecolongan Buron Djoko Tjandra Masuk IndonesiaMenurut Sahroni, orang yang melindungi Djoko Tjandra dari kejaran para penegak hukum telah bekerjasama sejak melarikan buronan tersebut ke luar negeri.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Sebut Ada yang Bantu Pelarian Joko TjandraAnggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Sahroni menyebut ada oknum institusi hukum yang aktif ikut membantu pelarian buronan kasus korupsi cessie atau hak tagih Bank Bali, Joko Tjandra. DPR korupsi BankBali JokoTjandra Namanya Bento😊 Ya iyalah bro..... Wong polisi nangkap raja garong aja langsung dapet
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
DPR akan Klarifikasi Komisi VII Soal Minta CSR |Republika OnlinePimpinan DPR akan mengklarisifikasi soal CSR kepada dua anggota Komisi VII hari ini. Papah minta CSR. Kelihatannya sudah dianggap lazim yaa ?
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptys Antivirus CoronaSaleh Daulay yang mengaku sempat mencoba produk tersebut mengatakan perlu ada penelitian lebih lanjut terhadap klaim Kementan. Ragu.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Komisi III akan Panggil Dukcapil DKI Terkait e-KTP Djoko TjandraBuronan kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, membuat KTP elektronik (e-KTP) kurang dari sejam. Terkait hal tersebut, Komisi III DPR RI akan memanggil Dukcapil DKI dan lurah setempat. ektp Via 20detik 20detik aing benerin KTP 5 bulan baru jadi pakkkk :( 20detik Rakyat jelata bikin eKTP kelarnya tar sok tar sok.... 20detik The real manfaat punya ‘orang dalem’
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »