Menurut koalisi tersebut, rencana revisi UU KPK merupakan upaya untuk melemahkan kerja-kerja pemberantasan korupsi yang selama ini sukses dilakukan lembaga anti rasuah tersebut.
"Kami menolak usulan revisi UU KPK inisiatif DPR RI karena dipandang dapat memangkas independensi dan kewenangan dalam melakukan tugas-tugas terutama tugas penegakan hukum korupsi. Kami meminta Presiden Jokowi menolak menyetujui revisi UU KPK," katanya dalam poin rekomendasinya.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Duga Ada Transaksi Politik, Koalisi Sipil Tolak Revisi UU KPKKoalisi Masyarakat Madani menyebut ada kecacatan prosedur dalam pengajuan Revisi UU KPK yang diduga disebabkan oleh proses transaksi politik antarpartai.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Masyarakat Sipil Gelar Aksi Damai Dukung Revisi UU KPK di Gedung DPR
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Poyuono Ajak Rakyat Kepung DPR-Istana Tolak Revisi UU KPKWaketum Partai Gerindra Arief Poyuono menolak wacana revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK. Dia mengajak masyarakat turun ke jalan menolak revisi UU KPK. Seperti apa? Poyuono UUKPK Mantap tokoh satu ini Tumben waras Manteppp nih yg waras dr gerindra dia doang 😂😂😂
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Masyarakat Tolak Revisi UU KPKMasyarakat menilai revisi UU KPK justru akan membuat praktek korupsi semakin merajalela.
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Di ILC, Karni Ilyas Akui Kaget Lihat Saut Situmorang Berapi-api Tolak Revisi UU KPK: Keras Juga Ini - Tribun WowKarni Ilyas akui kaget lihat Wakil Ketua KPK Saut Situmorang berapi-api tolak revisi UU KPK. Saut tidak mau KPK menjadi tidak independen diawasi
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »
Pakar Politik: Revisi UU KPK Bentuk Pembohongan PublikRevisi UU KPK bukan untuk merevisi melainkan merombak atau membongkar UU terkait KPK.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »