Koalisi Masyarakat Sipil Desak Jokowi Hapuskan Hukuman Mati di Indonesia

  • 📰 voaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 46 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 22%
  • Publisher: 63%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Komitmen pemerintah menuju penghapusan hukuman mati masih dipertanyakan. Pasalnya dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) keberadaan pidana mati masih dipertahankan.

Dalam rangka memperingati Hari Menentang Hukuman Mati Sedunia yang diperingati pada tanggal 10 Oktober setiap tahunnya, Koalisi Hapus Hukuman Mati kembali mendorong Presiden Joko Widodo untuk segera menghapus pidana hukuman mati dari hukum positif di Indonesia.

“Jadi mereka hidup dalam ketidakpastian. Bahkan kami selalu mengatakan ada dobel penghukuman, karena terpidana mati yang sudah divonis oleh pengadilan itu mendapatkan dua kali penghukuman, satu dia dipidana penjara untuk jangka waktu yang kita tidak tahu berapa lama, yang kedua dengan masa tunggu di dalam penjara yang tidak jelas bertahun-tahun, mereka juga tetap dieksekusi mati,” ungkap Putri dalam Konferensi Pers Peringatan Hari Menentang Hukuman Mati Sedunia 2019, di Jakarta, Kamis .

“Padahal kalau dilihat, siapa sih yang dieksekusi mati? Rata-rata itu cuma kurir kecil, atau orang-orang yang dijebak, kita tidak pernah sampai ke lingkaran yang paling tinggi, yang katanya bandar itu. orang masih bilang bahwa Fredi Budiman adalah bandar, maka layak dieksekusi mati, padahal dalam testimoninya sebelum dia dieksekusi mati, dia menyatakan bahwa dia saja mengambil narkoba dari China.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.

Pada dasarnya serta 'umumnya' dari dulu, Jika 'TALIBAN' & 'TALIBANISME', Pasti ingin memaksimalkan hingga hukuman adalah hukuman mati.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 15. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Malaysia Batalkan Undang-Undang Anti-HoaksUndang-Undang yang melarang berita palsu disahkan pada masa PM Najib Razak.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Fintech Perlu Diatur dengan Undang-UndangKeberadaan UU dapat menjadi payung hukum guna memberantas fi ntech ilegal. Fintech emg menguntungkan ya,kok mnt suntik dana mulu 😀😁😂
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

MPR undang Megawati hadiri pelantikan presiden-wapres terpilihPimpinan MPR RI mengundang Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri untuk menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada Minggu ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Pimpinan MPR Sambangi Rumah Megawati Undang ke Pelantikan JokowiJajaran pimpinan MPR RI menyambangi kediaman Megawati Soekarnoputri. Para pimpinan MPR menyerahkan undangan pelantikan Jokowi pada 20 Oktober mendatang. PelantikanPresiden MPR
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Ketua MPR RI Sebut akan Undang Prabowo Sandi pada Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden - Tribunnews.comKetua MPR RI, Bambang Soesatyo manfaatkan momen pelantikan presiden dan wakil presiden RI 2019-2024 sebagai ajang silaturahmi dengan sejumlah tokoh
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

Ini Alasan Panitia Undang UAS Beri Kuliah Umum di UGMPanitia kuliah umum bersama UAS menegaskan tidak membatalkan acara bertema Integritas Islam dengan Iptek Fondasi Kemajuan Indonesia di Masjid Kampus UGM. Ceramah UAS itu mencerahkan & membebaskan. UGMantiPerbedaan UniversitasGajahMati
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »