TEMPO.CO, Jakarta - Aturan pelebaran defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di atas tiga persen terhadap PDB akan berakhir pada 2023. Ekonom Senior Aviliani menyarankan pemerintah untuk memperpanjang aturan tersebut.'Undang-Undang pelebaran defisit dibuat dengan kemungkinan pandemi pulih dalam tiga tahun.
Ia menyarankan agar pemerintah bisa melakukan perbaikan penyerapan agar lebih cepat dan tepat sasaran serta realokasi anggaran ke depannya, tidak hanya selama pandemi berlangsung.'Perbaikan bisa dilakukan salah satunya melalui digitalisasi anggaran dan kebijakan pemerintah,' katanya.Selain itu, Aviliani berharap APBN bisa semakin fleksibel ke depannya, khususnya saat krisis melanda, agar pemerintah bisa lebih sigap dalam mengeluarkan kebijakan.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dukung Pembiayaan APBN, BI Sudah Beli SBN Rp 124,13 TriliunSelain membeli SBN di pasar perdana, BI juga telah menambah likuiditas atau quantitative easing (QE) di perbankan sebesar Rp 101,10 triliun per 19 Juli 2021.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Semester I-2021 APBN Defisit Rp283,2 TriliunKementerian Keuangan melaporkan defisit APBN pada semester I-2021 tercatat mencapai Rp283,2 triliun atau setara 1,72% terhadap produk domestik bruto (PDB). Kementerian...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
PPKM Level 4, Ini Aturan Operasi Perusahaan Esensial dan Kritikal di JakartaUntuk sektor non esensial, tidak diperkenankan untuk bekerja di kantor dan diwajibkan untuk bekerja dari rumah (WFH) 100 persen. Lalu untuk sektor esensial Anies memisahkan menjadi beberapa jenis
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Anies Terbitkan Aturan PPKM Level 4, Tekankan soal SanksiGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menekankan penegakkan protokol kesehatan dan sanksi bagi pelanggarnya selama PPKM Level 4 berlaku hingga 25 Juli
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Pengamat Menilai Aturan EBT Tidak Adil, Berpotensi Buat Tarif Listrik NaikSejumlah klausul dalam aturan dan rancangan aturan energi baru terbarukan (EBT) dinilai tidak adil bagi masyarakat dan PLN. energibaruterbarukan
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Dikaji Jadi Penyidik Perda COVID, Ini Aturan soal Kewenangan Satpol PPPemprov DKI sedang mengkaji kemungkinan Satpol PP menjadi penyidik pada pelanggaran Perda COVID-19. Bagaimana aturan soal kewenangan Satpol PP?
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »