Kepala Daerah Diminta Konsultasi Sebelum Lakukan PSBB |Republika Online

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG --Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar diyakini dapat mempersempit ruang gerak Severe Acute Respiratory Syndrome Virus dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Sejumlah daerah di Jawa Barat telah melakukan kajian dan analisis mendalam untuk memberlakukan PSBB.

Sedangkan kecepatan penyebaran Covid-19, dilakukan dengan pengamatan penyebaran secara harian maupun mingguan. Transmisi lokal harus menunjukkan penyebaran Covid-19 telah bersirkulasi di daerahnya, bukan merupakan kasus dari daerah lain. Permohonan, dapat disampaikan sendiri-sendiri atau bersama-sama. Sebelum itu, kepala daerah harus berkonsultasi lebih dulu dengan gubernur dan surat permohonan penetapan PSBB ditembuskan kepada gubernur. Di Jabar, lima daerah, yakni Kota Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Bogor, akan mengajukan permohonan status PSBB kepada pemerintah pusat bersamaan.

Menurutnya, beberapa sektor yang tetap beroperasi meski status PSBB sudah turun, seperti pemerintahan, layanan dan industri kesehatan, pangan, energi, komunikasi, logistik distribusi barang, dan sektor-sektor yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari."Ambil contoh retail, toko kelontong, dan warung, bisa berkegiatan," katanya.

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Bahas PSBB di Jabar, RK Rapat dengan Lima Kepala DaerahSekretaris Gugus Tugas Percepatan Pencegahan Covid-19 Jabar menyatakan malam ini gubernur melakukan rapat dengan kepala daerah Bodebek membahas rencana PSBB. Kirain rapat dengan Lima Kaki Pedagang Ayo pak cepaaat
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

Ridwan Kamil Gelar Rapat Soal PSBB dengan Kepala Daerah BodebekRidwan Kamil menggelar rapat online dengan kepala daerah di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi untuk membahas soal PSBB yang akan diterapkan DKI.
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

Menkes Setujui PSBB, Simak 5 Fakta PSBB di JakartaPenerapan PSBB ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, yang telah ditandatangani Presiden Jokowi, Selasa (31\/3\/2020). Ini 5 fakta.\n
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

PSBB oleh Daerah tak Satu pun Dikabulkan Pemerintah PusatPemerintah pusat sejauh ini belum mengabulkan satu pun pengajuan skema penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah daerah. PSBB Kalau bisa dipersulit knp dipermudah.
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Waketum IDI Kritik Menkes yang Jadi Penentu Status PSBB DaerahWakil Ketua Umum IDI mengkritik tanggung jawab status PSBB yang ada di tangan Menteri Kesehatan. Politik praktis teroooooossss KemenkesRI *PBB YANG BERTINDAK KEPADA MENKES BERIKUT PRESIDEN NYA KARNA MANIPULASI DATA KASUS COVID-19!
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

PSBB Dilaksanakan, Parlemen Harap Pusat dan Daerah BersinergiAturan bisa bermasalah besar jika dilaksanakan di wilayah yang memiliki banyak pasien covid-19 serta banyak yang meninggal.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »