Kepala Daerah Dilarang Melakukan Mutasi Pejabat Setelah 8 Januari

  • 📰 mediaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 20 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 11%
  • Publisher: 92%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Kepala daerah yang menjabat (petahana) dilarang melakukan mutasi ASN apabila ikut dalam kontestasi pilkada. Bagi kepala daerah yang melanggar aturan, terdapat sanksi administrasi hingga pidana.

KETUA Badan Pengawas Pemilihan Umum Abhan meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengawasi netralitas aparatur sipil negara . Menurutnya, kepala daerah yang menjabat dilarang melakukan mutasi ASN apabila ikut dalam kontestasi pilkada. Bagi kepala daerah yang melanggar aturan, terdapat sanksi administrasi hingga pidana.

Netralitas ASN pada pilkada diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

“Ketentuan di UU Pilkada ada ketentuan larangan petahana untuk melakukan mutasi pejabat di lingkungannya," ujarnya.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 2. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Soal Anies Baswedan Diminta Lengser, Dapatkah Kepala Daerah Mengundurkan Diri?'Bayangkan, dari awal Anies bekerja, satu pun tidak ada program yang tepat sasaran kepada masyarakat, kerjanya hanya ngeles menguntai kata,' ujar Dewi. / Megapolitan Udah tak bayangin (sambil menerawang ke atas)kok , yang penting masyarakat dki mau milih dan terbukti menang suara kurang lebih 58, gak usah bingung dong Utek telo Mw mwnya min ngulas berita sidewi...🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Tak Setuju Masa Jabatan Dewan Dibatasi, Trimedya: DPR Beda dengan Kepala DaerahPolitis PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan tak setuju masa jabatan anggota MPR, DPR, DPRD dan DPD dibatasi. Sama rakyat jg gak setuju semua harga serba naik dan subsidi mau dicabut....😂😂 Enak ya Pak... Jadi anggota dewan.. Gaji nya rakyat yang bayar sementara rakyat nya kesusahan... Lah, kenapa? Enak banget dong Bapak terus2an jd Anggota Dewan. Biar gantian Pak sama yang lebih bisa kerja dan lebih bisa berkontribusi.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Semoga Para Kepala Daerah Meniru Anies BaswedanGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengalokasikan dana APBD Rp 400 miliar untuk guru di lingkup kemenag. AniesBaswedan Behhh pantesan, ada guru Mts mau ganti presiden loe
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

6 Kepala Daerah Terima Penghargaan Kemenag, Termasuk AniesKemenag serahkan penghargaan kepada enam kepala daerah di bidang agama.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Perlindungan Daerah Aliran Sungai Perlu Diperhatikan'Selanjutnya, bagaimana kita mendesain tapak-tapak bangunan sedemikian rupa sehingga tidak seluruhnya akan menjadi lahan yang kedap air,' katanya
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Kemenhub Diklaim Setuju Tarif Ojol antar Daerah BerbedaKementerian Perhubungan (Kemenhub) diklaim sepakat untuk kembali menyesuaikan tarif ojek online dengan masing-masing kota atau provinsi.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »