Ilustrasi: Warga menunjukan KTP di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat . Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan rencana pemerintah menerapkan tarif Rp1.000 setiap kali akses nomor induk kependudukan berlaku bagi lembaga pengguna database kependudukan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/nym.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan perjanjian kerja sama ini adalah kelanjutan dari perjanjian kerja sama antara DJP dan Ditjen Dukcapil sejak tahun 2013 yang diperbarui pada 2018. Adendum ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yakni penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia.
Integrasi data kependudukan dan perpajakan juga akan semakin memperkuat upaya penegakan kepatuhan perpajakan karena data kependudukan merupakan data sumber yang digunakan oleh banyak instansi dan lembaga pemerintahan maupun nonpemerintah sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan perpajakan.
Gmn byr pkb 5tahunan di samsat tanpa perlu datang..pikirkan?
Kita dukung ! ini baru benar, Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia. Semoga juga utk SIM dan BPJS
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Satu Data Kominfo Bojonegoro Jadi Rujukan Jurnalis dan PenelitiBOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Portal satu data milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro jadi terobosan dalam upaya keterbukaan informasi publik (KIP). Melalui laman data.bojonegorokab.go.id dapat ditemukan kumpulan data-data atau big data secara detail.
Sumber: jawapos - 🏆 35. / 51 Baca lebih lajut »
Kemendagri: SIPD Permudah Audit dan Cegah Duplikasi AnggaranDirektur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menjelaskan, SIPD bukan hanya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah semata. Direktur...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Kalteng Sudah Delapan Kali Raih WTP dari BPK |Republika OnlineLHP merupakan petunjuk untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan jadi lebih baik WTP nya bayar gak ke bpk ?
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Ini Jawaban Lengkap Pemerintah Singapura Terkait Penolakan Abdul SomadDalam situs resmi Kemendagri dan Hukum Singapura menjelaskan tiga poin alasan penolakan Abdul Somad atau yang dikenal Ustaz Abdul Somad ke Singapura. … nih Gub .. RahmayadiEdy belajar lg ya … Kesempatan jg pejabat pansos lewat kasus ini padahal mrk tau kok gmn ketatnya Imgrasi Sgp.. Mulut mu harimau mu .menggigit dirimu sendiri .baik untuk mu belum tentu baik untuk orang lain .jangan pernah merasa paling benar dan paling pintar .diatas langit masih ada langit .
Sumber: KompasTV - 🏆 22. / 63 Baca lebih lajut »
Liverpool Pepet Man City karena Klopp Punya Banyak Ferrari di Garasi!Liverpool belum menyerah dan memaksa Manchester City bertarung hingga pekan terakhir untuk jadi juara. Kedalaman skuad si Merah jadi alasannya! poldajateng_ anda tahu nama bagus kalau bhs. Arabnya ikhsan bhs. Inggris nya handsome. Orang2 TRANS7 kumpulan PELACUR LONTE dan BAJINGAN. saya yang akan mengutuk mereka. jokowi siapa menanam dia memanen
Sumber: detiksport - 🏆 24. / 59 Baca lebih lajut »
Kemendagri: Miliki paspor negara lain tidak otomatis kehilangan WNIDirektorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan seseorang yang memiliki paspor negara lain maka ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »