JPNN.COM / Nasional / Hukum / Kamis, 15 Agustus 2019 – 23:50 WIB jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri hingga kini terus mendorong Penegakkan Hukum Bagi Kepala Daerah dan ASN yang melakukan Tindak Pidana Korupsi . Pelaksana Tugas Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik menuturkan, penegakkan hukum dilakukan sebagai upaya melaksanakan Peraturan Presiden tentang Reformasi Birokrasi yang membutuhkan koordinasi dan komunikasi dengan sejumlah pihak.
.display-none{ display:none; } TAGS Kemendagri ASN Aparatur Sipil Negara korupsi Tipikor Berita Terkait Sponsored Content loading... .
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kemendagri Potong 169 Ekor Hewan KurbanTotal 67 ekor sapi dan 102 ekor kambing adalah sumbangan ASN Kemendagri dan BNPP.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Jokowi Minta Kepala Daerah Dukung Gerakan PramukaJokowi meminta para kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota selaku ketua majelis pembimbing Gerakan Pramuka di daerah, memberikan perhatian dan dukungan penuh pada kemajuan Gerakan Pramuka di daerah. GerakanPramuka
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Mendagri Imbau ASN Tonton Pidato Kenegaraan JokowiMendagri Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat edaran menyaksikan pidato kenegaraan Jokowi. Kepala daerah diminta melapor kepada Kemendagri setelah menyaksikan itu. Really 👍 Bahan gorengan yang menarique Beliau sadar diri 70% ASN Bukan pro Jokowi...
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Banyak Perda Diskriminatif, Setara Dorong Jokowi Bentuk Pusat Legislasi NasionalSetara Institute mendorong Presiden Joko Widodo untuk membentuk Badan Pusat Legislasi Nasional menyusul banyaknya peraturan daerah dan produk hukum daerah yang diskriminatif dan intoleran.
Sumber: voaindonesia - 🏆 15. / 63 Baca lebih lajut »
Perda syariah di Indonesia: Hasrat menghidupkan ideologi Islam di negeri PancasilaPeraturan daerah (perda) syariah, yang digambarkan mengandung substansi dasar hukum Islam, dianggap mengancam keberagaman dan nilai Pancasila, dan pada saat bersamaan menjadi alat politik elektoral yang ampuh.
Sumber: BBCIndonesia - 🏆 42. / 50 Baca lebih lajut »